Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

REVIEW MUSRENBANGNAS TAHUN 2016

Published in: Artikel |

 

Bappenas dan Bappeda Sebagai Sistem Integrator dalam Mengawal Paradigma "Money Follow Program Prioritas"

 

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - JAKARTA, Sebuah paradigma baru telah lahir dalam perjalanan rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan di Indonesia, dimana Presiden Jokowi mencetuskan konsep " Money Follow Program Prioritas ". Selama ini peran Bappenas sepertinya kurang greget dalam mengawal program-program presiden dimana masih jelas kelihatan adanya ego sektoral di tingkat pusat yang sering mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Berikut adalah kutipan dari situs resmi Bappenas.

Laporan Perkembangan Program DMAM

Published in: Artikel |

LAPORAN PERKEMBANGAN PROGRAM DMAM TAHUN 2011-2015

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah adalah program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 lewat mekanisme memberikan dana segar (fresh money) kepada desa/kelurahan untuk dikembangkan oleh masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

Program Kota Tanpa Kumuh

Published in: Artikel |

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan Program lanjutan dari Program PNPM Mandiri Perkotaan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah disosialisasikan di tingkat Nasional sekaligus dengan Workshop Nasional di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta Selatan, Rabu (27/04), yang dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebagai leading sector kegiatan, Bappenas, Kemendagri, Kementreian Agraria dan Tata Ruang, Kementreian Keuangan, BPKP, BPK-RI, civitas akademika Universitas Brawijaya dan penggiat penataan kota dan pemukiman. Yang turut melibatkan 20 Kementerian Lembaga, 271 Bupati/Walikota, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum/Perkim dari masing-masing Kota ataupun Kabupaten, serta 40 kantor pertahanan Kabupaten/Kota.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Pada tanggal 2 Juni 2016, Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan forum data yang melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tingkat provinsi. Dalam kegiatan forum data tersebut telah menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Bappeda Provinsi NTT yang sekaligus menjadi nara sumber dalam kegiatan termaksud.

 

Berbicara tentang data saat ini merupakan hal yang wajib ada dan disiapkan oleh Pemerintah pada setiap SKPD dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta penyiapan data dan informasi pembangunan, baik untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanakan kebijakan pembangunan publik, maupun dalam pelayanan publik secara luas.