Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Bappeda provinisi NTT tanggal 31 agustus 2016 dibuka oleh wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A.Litelnoni, SH,Msi , bertempat di Hotel Swiss-berlin Kristal Kupang. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah provinsi NTT telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD NTT.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Rapat koordinasi Sustainable Development Goals (SDGs) dilaksanakan pada Hari/Tanggal, Kamis-Jumat, 25-26 Agustus 2016 yang bertempat di Hotel Naka dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Provinsi NTT yang dihadiri peserta yang terdiri dari berbagai unsur Bappeda Provinsi NTT, Bappeda Kabupaten/Kota, SKPD Provinsi terkait, Lembaga/Mitra terkait lainnya.

 

Materi Rakor SDGs disampaikan dalam paparan Kepala Bappeda Provinsi NTT tentang “Kebijakan Pembangunan Daerah dan Potret Pencapaian MDGs di Provinsi NTT” yang mencakup pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan SDGs yaitu:

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID -Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui forum analisis kebijakan staf ahli menteri KPP& PA , bersama Badan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Bappeda provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan rapat koordinasi teknis yang melibatkan instansi terkait diantaranya BKKBN,BPMD serta instansi terkait lainnya dalam rangka mendukung Three Ends.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Proses penyelesaian serta penyampaian Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Tahun 2016-2021, dari sembilan (9) kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan Pilkada serentak telah rampung.

Penyampaian rancangan akhir masing-masing dari sembilan kabupaten tersebut setelah melalui proses awal dokumen yaitu dari draft nol melalui konsultasi yang telah berlangsung dengan Bidang PP IV Bappeda provinsi NTT sejak pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sudah terlaksana sesuai aturan Permendagri nomor 54 tahun 2010.