Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

BAPPEDA NTT - Pelaksanaan Pramusrenbang Provinsi NTT yang berlangsung tanggal 3-4 April Tahun 2017 yang bertujuan menyusun rancangan Rencana Kerja Pembagunan Daerah Tahun 2018 antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sinergi keserasian program, kegiatan, indikator, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun bersama, sehingga terkait hal tersebut dalam pertemuan tahunan tersebut dapat menjawab kegiatan dalam kesepakatan dari berbagai usulan yang masuk dalam e-Musrenbang.

BAPPEDA NTT - Rapat Evaluasi Triwulan I pelaksanaan APBD dan APBN tahun anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di pimpin langsung Gubernur NTT Drs. Frans lebu Raya, berlangsung di hotel Aston Kupang tanggal 31 maret 2017. Dalam rapat evaluasi tersebut hadir Sekretaris daerah, Fransiskus Salem SH, Kakanwil anggaran Provinsi NTT, para kepala Organisasi perangkat Daerah, kepala Balai dan Satuan kerja tingkat provinsi NTT.

Perang kita sekarang adalah perang melawan kemiskinan

 

 

BAPPEDA NTT - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malaka tahun 2017 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka tahun 2018 dilaksanakan Jumat (31/3) dibuka Secara Resmi Oleh Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH. Musrenbang dengan tema “Pengembangan Infrastruktur Dan Peningkatan Investasi Sebagai Dasar Pembangunan Yang Berkualitas Melalui Revolusi Pertanian, Peningkatan Pelayanan Dasar/Publik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, ini dilakukan di aula kantor Bupati Malaka yang dihadiri sekitar 350 peserta.

BAPPEDA NTT - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara rutin sesuai agenda perencanaan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan agenda perencanaan terpadu dan terintegrasi yang merupakan perwujudan dari pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif dan top down - bottom up untuk menghasilkan program prioritas pembangunan daerah yang akan dijadikan dokumen RKPD.