Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

Ketentuan pasal 20 ayat (3), pasal 37, pasal 42 ayat (2), dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan perlu ditetapkan aturan teknis yang lebih rinci dari Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu. Permendagri dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara bertanggung jawab.

 

Lembaga Perburuhan Internasional (ILO-EAST) Perwakilan NTT dan Bappeda Provinsi NTT melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan kepada para PKM/ Pendamping Kelompok Masyarakat Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, yang dialokasikan pada tiga wilayah antara lain, Untuk wilayah Sumba yang terdiri dari PKM Kabupaten Sumba Timur, PKM Kabupaten Sumba Tengah, PKM Sumba Barat Daya dan PKM Sumba Barat , peserta 22 orang.

 

Seminar Nasional Fasilitasi UNFPA, Bappeda Provinsi NTT dan BKKBN Provinsi NTT

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 miliar pada 31 Oktober 2011 mendatang. Indonesia akan menjadi penyumbang terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan 237,6 juta orang di 2010. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,49 persen per tahun, yang berarti setiap tahun jumlah populasi membengkak 3,5 juta hingga 4 juta orang.

Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI) adalah Forum yang bersifat independen dan terbuka yang secara aktif mendorong dan mengembangkan kemitraan para pihak serta mendorong inovasi sosial dalam menjawab tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Anggota Forum KTI adalah para pembaharu dari kalangan pemerintah daerah, perwakilan pemerintah pusat, legislatif, akademisi, LSM, sektor swasta, organisasi masyarakat lainnya, dan mitra pembangunan internasional.

Page 27 of 27