Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

Stunting/pertumbuhan terhambat telah menjadi isu dunia. Berdasarkan hasil penelitian kesehatan dasar (Riskesdas) Tahun 2007 di Indonesia ditemukan 36,5% anak Balita mengalami Stunting. Di NTT pada Tahun 2007 penderita stunting mencapai angka 46,7% dan pada Tahun 2010 jumlahnya naik cukup tajam hingga mencapai angka 61,4% Penyebab terjadinya penderita Stunting di NTT antara lain karena ketidakcukupan Pangan dalam rumah tangga yang menyebabkan kekurangan asupan gizi makanan terutama pada anak usia 0-2 tahun, sanitasi lingkungan yang tidak layak serta belum berperannya tingkat pelayanan dasar seperti Pendidikan, pelayanan terhadap Ibu hamil yang belum maksimal pada Puskesmas maupun Posyandu.

Perencanaan Pembangunan

Rapat Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan mensinkronkan Rencana Program APBN Tahun 2012 dengan Rencana Program APBD Tahun 2012 serta mensinkronkan kesepakatan Musrenbang Provinsi kedalam dokumen anggaran Kabupaten/Kota erlangsung selama 5 hari diKupang dengan Narasumber Gubernur NTT, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Kasubdit Perencanaan Pembangunan Wilayah III Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas dan Kasudit Data dan Informasi Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas.

 

Ketentuan pasal 20 ayat (3), pasal 37, pasal 42 ayat (2), dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan perlu ditetapkan aturan teknis yang lebih rinci dari Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu. Permendagri dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara bertanggung jawab.

 

Lembaga Perburuhan Internasional (ILO-EAST) Perwakilan NTT dan Bappeda Provinsi NTT melaksanakan Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan kepada para PKM/ Pendamping Kelompok Masyarakat Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, yang dialokasikan pada tiga wilayah antara lain, Untuk wilayah Sumba yang terdiri dari PKM Kabupaten Sumba Timur, PKM Kabupaten Sumba Tengah, PKM Sumba Barat Daya dan PKM Sumba Barat , peserta 22 orang.

Page 25 of 25