Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

BAPPEDA NTT - Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bidang cipta karya berperan vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, serta dorongan kegiatan pembangunan terkait lainnya di kawasan Kabupaten/Kota. Hal mendasar karena sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir yang keberadaannya dapat merefleksikan kemampuan berproduksi bagi masyarakat lokal dan stakeholder lainnya dalam memacu tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan modal sosial antar pelaku pembangunan dalam melakukan aktivitasnya.

Buka Rakernas ke VIII Asosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia Tahun 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Minta Daerah Dukung Program Prioritas Nasional.

 

BAPPEDA NTT - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir sekaligus menjadi narasumber RAKERNAS ke VIII Tahun 2017. Acara ini dilaksanakan di Phinisi Convention Hall Grand Clarion Hotel Makassar Jumat (15/7/2017).

 

Dalam kesempatan ini Bambang Brodjonegoro mengatakan ramainya polemic tentang hubungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masih tingginya Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini rasio pada Maret 2017 sebesar 0,393%.

BAPPEDA NTT - Selama tahun 2016 perekonomian NTT tumbuh sebesar 5,18%. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0,16% dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Dari aspek sektoral, pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,89 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,67 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,07 persen.

BAPPEDA NTT - Dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data  dalam banyak aspek kehidupan manusia, Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja Pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi Kementerian/Lembaga, maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.