Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Elvis Naimuti

Elvis Naimuti

 DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NTT

 1.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2019
Pdf File : 15.151KB
2.
Kebijakan Umum APBD Provinsi NTT Tahun 2019
Pdf File : 3.463KB  
3.  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi NTT Tahun 2019
Pdf File : 3.713KB  
 
 

 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023 PDF File : 7.752KB
       

 

 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT 2005-2025 PDF File : 1.560KB
       
 

 

 

BAPPELITBANGDA NTT - Pelaksanaan kegiatan pembahasan melalui Pra Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD tahun 2019, untuk perencanaan tahun 2020, yang berlangsung di Swis Belinn Kristal Kupang,tanggal 2-3 Mei 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur, sala satu tujuannya adalah untuk mensinkronkan dan meletakkan  program dan kegiatan prioritas yang diusulkan di dalam musyawarah pembangunan nasional di Jakarta, yang dimulai pada tanggal 9 Mei 2019.

BAPPEDA NTT - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 yang dilakukan sudah melalui berbagai tahapan.

 

Setelah melewati proses persiapan dan penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang RPJMD, saat ini draft rancangan akhir RPJMD Provinsi NTT sudah selesai disusun dan tersedia di Website Bappeda Provinsi NTT.

 

Draf rancangan akhir RPJMD Provinsi NTT ini selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda. Draft Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dapat diunduh ditautan berikut :

 

Unduh : Rancangan Akhir RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

BAPPEDA NTT - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada : Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD dan pemantauan, evaluasi, review berkala atas implementasinya.

BAPPEDA NTT - Sesaat setelah debat terbuka Calon Gubernur NTT 5 April 2018, masyarakat dan media media massa memberikan apresiasi untuk hal yang sudah lama tidak terdengar yaitu kelor. Saya ingat pos-kupang.com merilis berat Debat Terbuka Calon Gubernur NTT, dari Pembangunan Jalan Hingga Daun Kelor. Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat menyebut ‘kelor’ sebagai penunjang gizi dan sumber mata pencaharian petani.

BAPPEDA NTT -  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menerjemahkan secara arif visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

MANTAPKAN SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEMENDAGRI DAN BAPPENAS GELAR KORTEKRENBANG TAHUN 2018

 

BAPPEDA NTT - Dalam upaya peningkatan sinkronisasi perencanaan sesuai PP 17/2017, maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Pusat dan Daerah Regional II pada 05-09 Maret 2018 di Mataram, Provinsi NTB.

BAPPEDA NTT - Prof. Dr. Bagong Suyanto hadir menjadi narasumber Kegiatan Sosialisasi Peta dan Workshop Penyusunan Master Plan/Action Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Wilayah Timur Tahun 2018. Acara ini dilaksanakan di Hotel Grand Mega Resort dan Spa Denpasar Rabu (13/2/2018). Dalam pengantarnya Prof. Dr. Bagong Suyanto dengan semangat mengatakan bahwa data dan realitas menunjukkan adanya peningkatan produksi hasil pertanian yang cukup menggembirakan sesuai dengan tekad dan proyeksi pemerintah, namun belum menunjukan perkembangan yang paralel dengan peningkatan kesejahteraan petani.

BAPPEDA NTT - Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Page 1 of 13