Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Koordinasi Persiapan Musrenbang Provinsi

ISU STRATEGIS PROVINSI NUSA TEGGARA TIMUR PRIORITAS NASIONAL
Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata kelola dan Prioritas lainya Politik,Hukum dan Keamanan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang memegang teguh prinsip akuntabilitas, respontabilitas, dan efisiensi Struktural lewat Restrukturisasi Program/Kegiatan dengan tetap menjaga Sinergitas Pusat dan Daerah guna pencapaian sasaran strategis jangka menengah daerah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang belum menggembirakan, kecuali di beberapa kawasan tertentu saja, Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat yang diawali pernyataan Presiden RI tahun 2011. Provinsi NTT salah satu Provinsi yang mendapat program Percepatan Pembangunan, Saat ini menjadi focus perhatian Kementerian/Lembaga Pusat . Provinsi NTT yang meliputi 21 Kabupaten/Kota, berbagai upaya telah dilaksanakan diantaranya perbaikan mutu dibidang perencanaan, hal ini sangat diperlukan dukungan serta komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak mempercepat Dan memperluas Pembangunan dalam berbagai Aspek.

Studi di NewzelandStudi di Newzeland1

Pemerintah New Zealand sejak tahun 2011 telah meningkatkan jumlah penerima beasiswa New Zealand-ASEAN Scholar (NZ-AS) bagi warga negara Indonesia untuk melanjutkan study pasca sarjana dan Doktoral dari 15 penerima beasiswa menjadi 50 penerima beasiswa tiap tahun. Untuk tahun 2013, Pemerintah New Zealand melalui PT. Austraining Nusantara selaku manajemen yang di tunjuk oleh Pemerintah New Zealand untuk melakukan kegiatan sehubungan dengan program beasiswa untuk warga Indonesia dalam menempuh pendidikan di New Zealand.

Kegiatan Bappeda Provinsi NTT Tahun 2012 di diawali dengan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KPRI BANGUN JAYA Tahun Buku 2011 yang dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Januari 2012 di Aula Rapat Bappeda Provinsi NTT. Kepala Bappeda Provinsi NTT diwakili Sekretaris Bappeda Provinsi NTT, DR. dr. H.A. Fernandez, M.Kes dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kemajuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangun Jaya setelah 2,5 tahun berjalan.

Kunjungan Perdana GubernurKunjungan Perdana Gubernur1Kunjungan Perdana Gubernur2

 

Kecamatan Boleng, merupakan salasatu wilayah kecamatan dari sepuluh kecamatan yang ada saat ini di Kabupaten Manggarai Barat. Di kalangan orang Manggarai seluruhnya, kalau menyebut kecamatan Boleng kebanyakan lebih banyak menyebut nama Terang.

Hasil Pelaksanaan Pembangunan 2011

1. Kemiskinan

Secara agregat presentasi penduduk miskin di NTT mengalami penurunan 2,55% jika dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan kata lain penurunan ini menggambarkan 26,4 ribu lebih orang yang telah terangkat melewati garis kemiskinan dalam kurun waktu dari Maret 2010 sampai September 2011. Namun demikian, sasaran RPJMD Nusa Tenggara Timur pada tahun 2011 adalah menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 20,12%, dan menjadi 16,43% pada tahun 2013. Dengan tren penurunan yang ada, Pemerintah Daerah optimis dapat mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut.

Memasuki persiapan Musrenbang Provinsi NTT Tahun 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT telah mengundang Kepala Bappeda Se- Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung diKupang. Mengawali kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan Rapat Koordinasi tersebut yang berkaitan erat dengan Percepatan Pembangunan Provinsi NTT. Salah satu pokok pikiran tersebut antara lain, sangat dibutuhkan perbaikan dibidang Perencanaan, dan dengan demikian bila ada perbaikan dibidang perencanaan, maka kita akan menghasilkan usulan - usulan yang datang dari kabupaten/kota berkualitas.

Untuk mencapai pertumbuhan yang dibutuhkan, Indonesia perlu bergerak secara progresif dari ekonomi yang didasarkan pada sejumlah sumber daya alam (pertanian dan pertambangan) untuk meningkatkan nilai tambah dan investasi berbasis ekonomi.

ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil menjadi kelompok yang paling terpengaruh oleh dampak dari perubahan pada lingkungan akibat perubahan pola-pola cuaca dan iklim, karena mereka sangat bergantung pada hasil alam. Ancaman kenaikan permukaan air laut atau ketidakpastian musim tanam akibat cuaca yang tidak menentu berpengaruh langsung ke penghidupan keluarga. Namun demikian, masyarakat ini juga adalah kelompok yang memiliki kearifan lokal dan motivasi yang paling kuat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Wilayah yang paling rentan dan sekaligus paling parah mengalami dampak perubahan iklim adalah daerah-daerah kepulauan. Meningkatnya tinggi muka laut dan suhu air laut akan meningkatkan erosi, mengurangi daya tahan alami bakau dan terumbu karang, dan pada gilirannya menghantam industri pariwisata.

 

SEMINAR NASIONAL REDS Linkage 2011 

Arahan Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah : Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA dalam Seminar Nasional Regional Economic Development Support (REDS) 2011 bahwa untuk mendukung ekonomi lokal dan daerah ada tiga fokus yang perlu diperhatikan untuk memperoleh dukungan yaitu :