Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Sosialisasi Permendagri 54/2010

Rate this item
(0 votes)
Written by  Tammy | Published in: BARITA SEPTEMBER 2011

Ketentuan pasal 20 ayat (3), pasal 37, pasal 42 ayat (2), dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan perlu ditetapkan aturan teknis yang lebih rinci dari Peraturan Pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tanggal 21 Oktober 2010 yang lalu. Permendagri dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga sinergi pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat terwujud secara bertanggung jawab.

 

 

Mengingat strategisnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ini dan karena merupakan aturan yang baru ditetapkan, maka pemantapan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penerapannya mutlak diperlukan. Karena itulah Bappeda Provinsi NTT bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) melaksanakan kegiatan sosialisasi di:

1. Tingkat Provinsi dilaksanakan di Kupang pada tanggal 19 20 Mei 2010 dengan Narasumber: Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI.

2. Tingkat Kabupaten/Kota, untuk Wilayah Kabupaten Sikka, Lembata, Ende dan Nagekeo, dilaksanakan di Maumere pada Tanggal 15 Juni 2011. Wilayah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Ngada dilaksanakan di Labuan Bajo pada tanggal 5 Agustus 2011. Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya dilaksanakan di Waingapu pada tanggal 9 September 2011, dengan Narasumber :

  • Drs. Ady E. Mandala, M.Si dan Th. M.
  • Florensia, SE, M.Ec.Dev (Bappeda Provinsi NTT) dan
  • Eripto Marviandi (AIPD ).

Sedangkan wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Alor, Sabu, dan Rote Ndao akan dilaksanakan kemudian.

Seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan pemahaman dan menyamakan persepsi berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, khususnya yang secara spesifik terkait dengan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, sekaligus SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki arti penting dalam :

a) Memperkuat tugas dan fungsi serta peran kepala Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan kepala SKPD termasuk memperjelas pelaksanaan fungsi DPRD di bidang pembangunan daerah,

b) Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah,

c) Mengoptimalkan penerapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah,

d) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah, dan

e) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai aturan baru, pemantapan pemahaman dan penyamaan persepsi dalam penerapan Permendagri dimaksud mutlak diperlukan, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, menjamin terciptanya konsistensi antara dokumen perencanaan daerah dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan daerah benar-benar diawali dengan perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan yang bertanggung jawab, pengendalian dan evaluasi yang terukur, dan pada akhirnya memberi manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Read 3046 times
Last modified on Wednesday, 18 September 2013 14:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.