Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

DUNIA DENGAN 7 MILIAR PENDUDUK

Rate this item
(0 votes)
Written by  Elvis P. Naimuti | Published in: BARITA SEPTEMBER 2011

 

Seminar Nasional Fasilitasi UNFPA, Bappeda Provinsi NTT dan BKKBN Provinsi NTT

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 7 miliar pada 31 Oktober 2011 mendatang. Indonesia akan menjadi penyumbang terbanyak keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan 237,6 juta orang di 2010. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sekitar 1,49 persen per tahun, yang berarti setiap tahun jumlah populasi membengkak 3,5 juta hingga 4 juta orang.

 

Kecepatan pertumbuhan  penduduk juga semakin mencemaskan. Ketika penduduk bumi baru 1 miliar, butuh waktu 123 tahun untuk bertambah 1 miliar hingga total penduduk menjadi 2 miliar, pada dekade 1920-an yang silam. Kini, pertambahan 1 miliar penduduk bumi hanya memakan waktu 12 tahun. Penduduk yang terus bertambah juga menambah deretan masalah yang harus dipecahkan. Jaminan ketersediaan pangan, kebutuhan energi, bagaimana memperbaiki kualitas hidup penduduk, merupakan masalah yang muncul.

Sementara, sumberdaya alam kian tergerus dan bahkan bisa habis. Kepala Perwakilan Kependudukan PBB, Jose Ferraris, mengemukakan bahwa jumlah penduduk dunia yang membengkak hingga 7 miliar menjadi tantangan bagi isu  kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidaktersediaan pangan dan pengurasan sumber daya alam yang berlebihan. Itulah sebabnya Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) melakukan kampanye global sebagai wake up call kepada penduduk dunia. Lebih lanjut Jose Ferraris mengatakan perlu ada aksi konkrit untuk memperbaiki taraf hidup penduduk dunia.

Dunia dalam angka 7 miliar membutuhkan 7 miliar aksi. Ia berpendapat ada tujuh area kunci untuk itu, yakni;

(1) memutuskan lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan,

(2) pemberdayaan perempuan,

(3) membantu remaja menempa masa depannya,

(4) memastikan hak kesehatan reproduki bagi semua orang,

(5) menciptakan lingkungan yang sehat bagi bumi,

(6) menyiapkan rencana untuk warga lanjut  usia, dan

(7) membuat perencanaan pertumbuhan perkotaan.

Acara peluncuran kampanye aksi 7 miliar ini telah dibuka oleh Wakil Presiden Boediono pada tanggal 13 Juli 2011. Aksi 7 miliar adalah sebuah kampanye tidak menitikberatkan pada jumlah, tapi untuk mengakui dan menghargai bahwa setiap orang memiliki  potensi, dan tanggung jawab untuk berkontribusi agar dunia menjadi lebih baik. Ditingkat Nasional diselenggarakan Seminar Nasional yang diikuti para pemangku kepentingan termasuk para Menteri, parlemen, akademisi, LSM, anak muda, para donor, badan PBB, dan anggota dari komunitas diplomatik. 

UNFPA di Indonesia juga merayakan Hari Kependudukan Dunia di dua wilayah yang diprioritaskan Papua dan NusaTenggara Timur. Seminar Nasional di Kupang, NTT, dibuka oleh Wakil Gubernur NTT. Seminar diisi dengan pertunjukan seni dengan tema Kependudukan dan Keluarga; Suara remaja tentang kependudukan, Kepro dan Hak hak reproduksi remaja;

Panel diskusi dengan narasumber :

(1) Drs Yakobus Yakob, SU Analisis Kependudukan dan Kaitannya dengan Tujuh Issu Utama di Provinsi NTT;

(2) Ir. Wayan Darmawa, MT Perspektif Kemiskinan dan Kependudukan  dalam Pembangunan Provinsi NTT;

(3) Kusnadi, SH - Kependudukan KB KR dan Pemenuhan terhadap Hak Reproduksi.

Seminar UNFPA2Wakil Gubernur NTT dalam  sambutannya mengemukakan bahwa keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.  Dalam konteks pengentasan kemiskinan, investasi kesehatan dan pendidikan terutama untuk perempuan dan anak memiliki keuntungan positif bagi ekonomi.

Keluarga kecil memberikan keuntungan demografi kepada Negara yang pada akhirnya akan berdampak kepada tingkat produktifitas, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, demikian sambutan Wakil Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Martha Santoso Ismail. Drs Yakobus Yakob, SU, menyorot tingkat pertumbuhan penduduk NTT yang tinggi, jumlah penduduk usia muda yang besar, angkatan kerja yang belum terserap, rendahnya  kualitas penduduk dan tingginya jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya merekomendasikan kebijakan yang perlu dibangun adalah : merevitalisasi  program KB sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk; mengeliminir mental, etos, kebiasaan dan budaya yang kurang kondusif serta memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dan skill masyarakat; investasi jangka panjang SDM melalui pengembangan pendidikan anak usia dini dan  peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan anak perempuan. Sedangkan untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di NTT,  pemerintah telah mengoptimalkan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun  2009-2013, demikian penegasan Ir. Wayan Darmawa, MT. dalam makalahnya “Perspektif Kemiskinan dan Kependudukan dalam Pembangunan Provinsi  NTT”.

Lebih lanjut dikatakan bahwa melalui pemberdayaan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran  pembangunan yang berpihak pada masyarakat dengan strategi Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (ANGGUR MERAH). Pertumbuhan penduduk  terus melaju, diperlukan langkah konkrit guna menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. Perlu penyerasian  kebijakan dengan program pembangunan di segala bidang, baik aspek kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas serta persebaran penduduk sesuai  dengan daya dukung alam dan daya tampung di setiap wilayah. Grand design pembangunan kependudukan dan revitalisasi program KB Nasional  merupakan rancang bangun tata kependudukan yang perlu diperhatikan.

 

REKOMENDASI

1. Percepatan Pembangunan tidak akan memberikan kontribusi yang singifikan terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan SDM melalui pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan bagi penduduk secara keseluruhan khusunya Kesehatan Ibu dan Anak, apabila pertambahan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu perlu upaya secara serius oleh semua sektor untuk pengendalian penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas di NTT melalui Program Kependudukan dan KB.

2. Upaya percepatan pembangunan dalam semua aspek dan pengendalian penduduk yang dilakukan oleh semua sektor di NTT perlu mengacu pada 8 (delapan) butir MDG's serta dilaksanakan secara konprehensif dan terintegrasi dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Daerah NTT dan 7 (tujuh) isu pokok yang berkaitan dengan penduduk dunia 7 Milyar yaitu:

a) kemiskinan dan ketidaksetaraan,

b) perempuan dan remaja putri,

c) orang muda,

d) kesehatan dan hak reproduksi,

e) kelestarian lingkungan,

f) penduduk lansia, dan

g) peningkatan perkotaan.


3. Dalam perencanaan pembangunan daerah NTT kedepan, Bappeda sebagai komponen perencana hendaknya terus melakukan perbaikan perencanaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil, serta memperhatikan program Kependudukan dan KB.


4. Dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Provinsi NTT, BKKBN sebagai instansi teknis, hendaknya memberikan perhatian dan akses yang lebih besar serta kegiatan nyata kepada masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan, PUS unmet need, PUS yang telah memiliki anak lebih dari 3 orang, dan remaja, untuk menghindari terjadinya 4 (emapat) Terlalu, melalui penyebarluasan informasi yang berkualitas dan berkesinambungan, penyediaan kontrasepsi, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membuat kesepakatan tentang  pelayanan kontrasepsi dan penanganan efek samping yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Pasangan Usia Subur (PUS). Selain itu BKKBN terus melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan berbagai sektor (pemerintah, swasta, LSM, Perguruan Tinggi, Media  Masa) serta elemen masyarakat lainnya serta masyaratkat agar terlibat secara nayata dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB.


Pelatihan Kewirausahaan25. Dalam upaya percepatan pembangunan dan pengendalian penduduk melalui Program Kependudukan dan KB, media masa baik cetak maupun elektronik agar memberikan ruang untuk penyebarluasan informasi melalui peulisan opini, penyiaran berita dan pemasangan iklan pembangunan.

6. Dalam upaya percepatan pembangunan dan pengendalian penduduk melalui Program Kependudukan dan KB, agar Perguruan Tinggi di NTT untuk melakukan kajian lebih lanjut secara ilmiah terhadap isu-isu kependudukan dan KB dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya untuk mendapatkan alternatif pemecahan secara ilmiah dalam rangka menekan angka kemiskinan, LPP, TFR, AKI, AKB.

7. Dalam upaya percepatan pembangunan dan pengendalian penduduk melalui program Kependudukan dan KB, semua sektor hendaknya menghormati hak-hak kaum perempuan, khusunya kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

8. Dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan KB, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU) dan Simpul Jaringan (SIJAR) FAPSEDU akan melaksanakan advokasi kepada Stakeholder (Eksekutif, Legislatif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat), serta  memberikan KIE tentang isu-isu kependudukan serta manfaat Program KB bagi masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima program KB sebagai kebutuhan keluarga.

 

Read 5727 times
Last modified on Wednesday, 18 September 2013 14:27

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.