Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

JEJARING KERJA ANTAR STAKEHOLDER DI DAERAH

Rate this item
(0 votes)
Written by  Elvis P. Naimuti | Published in: BARITA NOVEMBER 2011

SEMINAR NASIONAL REDS Linkage 2011 

Arahan Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah : Ir. Max Hasudungan Pohan, CES, MA dalam Seminar Nasional Regional Economic Development Support (REDS) 2011 bahwa untuk mendukung ekonomi lokal dan daerah ada tiga fokus yang perlu diperhatikan untuk memperoleh dukungan yaitu :

 

pertama, dukungan yang berbasis ekonomi lokal dengan fokus pada pengembangan kapasitas daerah seperti prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan kapasitas para pelaku kegiatan ekonomi, kedua, dukungan dalam proses pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pada fasilitasi kepada pelaku kegiatan ekonomi lokal dan daerah baik dari sisi swasta maupun sisi pemerintah sendiri dan ketiga, dukungan dalam pengembangan iklim usaha daerah dengan fokus pada upaya penyederhanaan proses perijinan untuk pelaku ekonomi lokal yang dimulai dari tahap masuk kedunia usaha, selama melaksanakan kegiatan usaha sampai setelah keluar dari dunia usaha.

Dalam RPJM Kedua (2010-2014) misi pemerintah adalah menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan ilmu dan teknologi dan memperkuat daya saing perekonomian. Terkait misi memperkuat daya saing perekonomian, pemerintah memandang perlu memperkuat perekonomian lokal sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing daerah terhadap kondisi internasional yang sangat Kompetitif melalui pengembangan wilayah yang terintegrasi dari hulu sampai hilir atau dengan kata lain memperkuat keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakangnya. Dari sisi persaingan, Indonesia kalah jauh dari negara Asia lainnya. Penyebabnya antara lain:

a). jumlah dan kualitas prasarana pendukung ekonomi yang belum merata dan masih kurang,

b). kualitas sumber daya manusia yang terbatas, 

c). iklim dunia usaha yang belum optimal untuk berusaha,

d). fasilitasi dunia usaha yang terbatas,

e). Belum optimalnya integrasi dan koordinasi program kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Buruknya kualitas dan kuantitas prasarana dapat terlihat dari tingginya biaya transportasi. Kualitas SDM dengan minim pendidikan tinggi berimplikasi pada rendahnya produktifitas tenaga kerja secara nasional. Peranan lembaga fasilitasi dalam hal penyediaan informasi pasar, teknologi produksi, manajemen usaha dan riset pasar masih relatif terbatas. Peran lembaga fasilitasi didaerah belum menunjukkan fungsinya sebagai lembaga fasilitasi. sementara perkembangan Business Development Services (BDS) juga masih terbatas. Selama ini fasilitasi ke dunia usaha lebih banyak diberikan oleh pemerintah melalui program-program terkait. Pengalaman dari mancanegara, peranan fasilitasi kepada dunia usaha didaerah merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing daerah. Fasilitasi dapat dilakukan melalui pengenalan teknologi dan manajemen produksi, info pasar, teknik dan riset pemasaran dan bahan material. Semua strategi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak terjadi jejaring kerja diantara stakeholder pengembangan ekonomi lokal dan daerah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk itu konsep pengembangan ekonomi lokal dan daerah yang diadopsi didalam RPJM 2010-2014 difokuskan pada pengembangan jejaring kerja antar stakeholder didalam pengembangan ekonomi lokal.

Untuk itu di tingkat Nasional telah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED) yang merupakan tim koordinasi lintas sektor di tingkat pusat. Diharapkan melalui tim ini pertukaran informasi antar stakeholder dapat berjalan lebih lancar sehingga perencanaan pembangunan ekonomi lokal dan daerah dapat lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan lebih efektif. Ditingkat lokal, misalnya di Jawa Tengah, Pemerintah daerah mendorong dibentuknya Forum Stakeholder Tingkat Kabupaten yang dikenal dengan Forum for Economic Development and Employment Promotion/FEDEP dan di tingkat Provinsi dibentuk Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya/FPESD.

Melihat pengalaman Provinsi lain yang sudah membentuk Forum Stakeholder baik di Provinsi maupun Kabupaten, maka Pembentukan Forum Stakeholder seperti Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya/FPESD di Provinsi NTT maupun Forum for Economic Development and Employment Promotion/FEDEP di Kabupaten/Kota perlu dipertimbangkan pembentukannnya.

FPESD adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota, merupakan media untuk pertukaran informasi, diskusi dan pengembangan berbagai macam program yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional. FPESD memfasilitasi dialog antara Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat beserta asosiasi dan stakeholder terkait, LSM dan DPR. Diharapkan dari dialog ini akan mampu mendesain langkah-langkah ke depan (memperbaiki peraturan, iklim usaha yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan manajemen, teknologi tepat guna, dll) serta langkah-langkah yang dapat diambil guna pengembangan ekonomi, perbaikan sinergitas program antara pemerintah, pelaku usaha, stakeholder terkait dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengembangan UKM, pertanian dan pariwisata berorientasi ekspor. FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion) adalah forum pada tingkat Kabupaten/Kota berorientasi pada program kemitraan yang terlembaga bagi para stakeholder di daerah. Stakeholder tersebut terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, termasuk asosiasi-asosiasi usaha, lembaga fasilitasi usaha dan LSM. Dalam FEDEP, para stakeholder dapat secara aktif menyampaikan permasalahan, kebutuhan, keinginan dan keprihatinan bersama, mengemukakan dan mendiskusikan ide serta bersama-sama menyusun strategi mengenai pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal.

Output dari forum ini selanjutnya dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka membuat kebijakan mengenai pembangunan daerah/pengembangan ekonomi lokal. Mengingat fungsi FEDEP yang seperti itu forum ini juga dikenal sebagai lembaga formulasi kebijakan. Dari kebijakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas, FEDEP kemudian melakukan fasilitasi bagi pelaksanaannya, namun karena FEDEP bukan lembaga eksekutif dan juga bukan lembaga pelaksana proyek, maka fasilitasi yang dilakukan oleh FEDEP harus dapat tetap terjaga pada koridor yang benar.

Read 1896 times
Last modified on Wednesday, 18 September 2013 15:46

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.