Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Rate this item
(0 votes)
Written by  Edy Latu | Published in: BARITA NOVEMBER 2011

Dalam  Era Keterbukaan Informasi Publik

Pada tahun 2008, Indonesia telah tercatat sebagai Negara kelima di Asia, dan ke76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Disahkannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka Hukum bagi pemenuhan hak-hak public untuk mengakses proses-proses penyelenggara-an pemerintahan.

 

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban Badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksisanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP mengatur juga klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hokum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap system manajemen dan tatakelola lembaga-lembaga public khususnya mengenai pola kerjaPENGELOLAAN INFORMASI 1 dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga public masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi public dapat Halaman 3 Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan public perlu menyediakan SDM atau pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumen tasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan public. Selanjutnya tugas dan tanggungjawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang - undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Untuk menjalankan tugasnya, baik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi/PPID, maupun pejabat Fungsional pengelola informasi dan dokumentasi, memerlukan kompetensi di bidang data, informasi dan dokumentasi lembaga public. Salah satu jejaring informasi yang sedang dan akan dilaksanakan pada tingkat Kabupaten/Kota se NTT dalam kerjasama melalui bantuan dan dukungan AIPD (Australia Indonesia Partnership For Decentralisation) Program, akan dibangun Resource Centre dan Simpul Jaringan, demi terwujudnya kecepatan penyampaian Informasi Pembangunan serta keakuratan data informasi antar pemerintah daerah melalui Bappeda kabupaten. Adapun Kabupaten yang mendapat dukungan pembangunan Resource Centre dan simpul jaringan antaranya Kabupaten Flores Timur, Ngada, Sumba Barat Daya, TTU, Manggarai Timur, Belu, dan Sumba Timur.

Read 3860 times
Last modified on Wednesday, 18 September 2013 15:30

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.