Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Super User

Super User

Resource Center (RC) Bappeda Provinsi NTT terbuka untuk umum dari Senin-Jumat mulai dari jam 08.00-15.30 WITA. Fasilitas dan layanan yang disediakan oleh RC meliputi :

1. Layanan Internet Gratis

Akses internet berkecepatan tinggi tersedia didalam ruang khusus internet dan diluar ruangan (lopo). Layanan ini membantu masyarakat terhubung dengan data dan informasi online dari berbagai sumber baik itu website pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten maupun website non pemerintah yang relevan.

 

RC 3

RC 4

 2. Perpustakaan

Melalui media perpustakaan dan perpustakaan digital. Masyarakat dan para pelaku pembangunan akan menemukan referensi dan publikasi terkait baik berupa laporan penelitian, hasil survey, beasiswa dalam dan luar negeri, materi pelatihan, buku, buletin, newsletter, majalah, CD, interaktif dan berbagai materi pembelajaran dari program-program pembangunan yang sudah dan sedang berjalan. Pelaku pembangunan juga akan dibantu dengan informasi pemetaan 'siapa melakukan apa dimana'.

 RC 5

3. Ruang Pertemuan

Fasilitas ruang pertemuan yang nyaman juga disiapkan untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar instansi non-pemerintah dan pemerintah sehingga terjalin koordinasi dan pertukaran data dan informasi secara berkala.

 RC 6

4. Client Response

Layanan data, informasi serta konsultasi. Tersedia layanan data dan informasi pembangunan serta layanan informasi beasiswa dalam dan luar negeri serta informasi ketersediaan lowongan kerja dari organisasi non pemerintah maupun BUMN.

 

RC 1Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) milik Bappeda Provinsi NTT diresmikan oleh Wakil Gubernur NTT, Ir Esthon L Foenay, MSi pada tanggal 19 Desember 2009. Unit Layanan Publik ini dikenal dengan nama  Resource Center (RC) Bappeda Provinsi NTT.  Resource Center (RC) menjadi wadah/corong komunikasi yang menghubungkan Bappeda Provinsi NTT dengan stakeholder pembangunan lainnya dalam sistem pertukaran informasi yang mendukung interaksi timbal balik antar pelaku pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

 

 

Maksud Dan Tujuan Pengembangan

 

Pengembangan RC sebagai implementasi Inovasi Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan bagi pelaku pembangunan, pemerintah dan non-pemerintah (NGO/INGO), akademia, sekolah, pers, swasta dan pihak donor.

Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan pengetahuan bagi pembangunan sebagai fasilitas dan jasa layanan bersama melalui sistem manajemen pengetahuan bersama (pengumpulan, pendistribusian dan pembaharuan data dan informasi) dan kebutuhan penyediaan dan pengelolaan pengetahuan bersama (joint knowledge Management); tersedianya akses bagi publik terhadap berbagai referensi dan publikasi seputar pembangunan di NTT dan sekitar yang diproduksi oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

 

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
  3. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 35 Tahun 2013 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  4. Pergub Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Forum Data dan Informasi Pembangunan NTT
  5. Surat Edaran Kemeterian PAN dan RB Nomor : B/5901/M.PNRB/12/2014 tentang Kewajiban Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah.
  6. Surat Gubernur NTT No. BO.065/14/II/2015 Perihal : Mewajibkan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik.

 

AlamatRC 2

Resource Center Bappeda Provinsi NTT

Jl Polisi Militer No. 2, Kota Kupang, NTT

Telp. 0380-8431827

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat memberikan perhatian penting pada : Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD dan Pemantauan, evaluasi, review berkala atas implementasinya.

 

SAIL KOMODO 2013

JEMBATAN EMAS MENUJU NTT

MENJADI DESTINASI UTAMA PARIWISATA DUNIA

 

Komodo atau biawak komodo (Varanus Komodoensis) adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di pulau Komodo, Rinca, Flores. Biawak ini oleh penduduk asli pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Komodo ditemukan oleh peneliti barat tahun 1910. Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia dan karenanya International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) atau disebut dengan World Conservation Union memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan.

StuNed (Studeren in Nederland atau studi di Belanda) adalah program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada para mid-career professional Indonesia sebagai bagian dari bentuk kerjasama bilateral antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Program StuNed merupakan bagian dari kebijakan kerja sama pembangunan pemerintah Belanda dan Indonesia yang diprioritaskan pada 5 bidang yaitu manajemen air (water management), ketahanan pangan (food security), sektor ekonomi (economy sector), sektot judisial (judicial sector), dan hak asasi manusia (human rights).

Koordinasi Persiapan Musrenbang Provinsi

ISU STRATEGIS PROVINSI NUSA TEGGARA TIMUR PRIORITAS NASIONAL
Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata kelola dan Prioritas lainya Politik,Hukum dan Keamanan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah yang memegang teguh prinsip akuntabilitas, respontabilitas, dan efisiensi Struktural lewat Restrukturisasi Program/Kegiatan dengan tetap menjaga Sinergitas Pusat dan Daerah guna pencapaian sasaran strategis jangka menengah daerah.

Tahun 2010 Pemerintah Provinsi NTT menetapkan 287 Desa/Kelurahan di NTT sebagai sasaran Program Desa Mandiri Anggur Merah. Dialokasikan dana sebesar Rp 250 juta untuk setiap Desa/Kelurahan serta alokasi insentif bagi Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) yang bersumber dari APBD NTT Tahun 2011.

Launching SPADU (Sekretariat Terpadu) Bappeda Provinsi NTT dilaksanakan sekaligus dengan kegiatan Bimtek dengan peserta dari Kelembagaan Internasional yang berkarya di Provinsi NTT, Bappeda se  NTT,  LSM  Lokal  dan  SKPD  tingkat  Provisi  NTT.  Pada  momen tersebut,  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  mengajak  lembaga internasional    yang  berkarya  di  NTT  untuk  bersama  Pemerintah Provinsi mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah ini. “Kita  masih  butuh  kehadiran  lembaga  Internasional  untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Daerah in “ kata Gubernur NTT,  Drs  Frans  Lebu  Raya,  ketika  membuka  Bimbingan  Teknis (Bimtek)  pengelolaan  kejasama  lembaga  internasional  di  Hotel Sasando Kupang (2/8/2011).