Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Bajawa (Simpul Jaringan Informasi) - Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Ngada (Forum PRB Ngada) melaksankana rapat lanjutan selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Desember 2013 bertempat di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada. Dalam rapat ini dibahas tentang agenda Penyempurnaan Statuta Forum, Penyusunan Forum dan Agenda Kegiatan Forum tahun 2014.

Program Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan

Stichting Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV)

 

Gambaran umum

SNV adalah sebuah organisasi pembangunan internasional independen yang bersifat nirlaba, tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tidak berafiliasi dengan suatu gerakan masa, kegiatan keagamaan ataupun gerakan ideologi apapun.

Bajawa (Simpul Jaringan); Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Ngada sampai pada tahapan Penyempurnaan Buku Putih Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Penyempurnaan Buku Putih SSK dilaksanakan melalui Konsultasi Publik SSK Ngada yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Road Map STBM Plan-Indonesia pada tanggal : 4 Desember 2013 bertempat di aula Bappeda Kabupaten Ngada. Peserta yang hadir meliputi Kepala SKPD terkait, Camat, Sanitarian, LSM dan tokoh pemerhati sanitasi kabupaten Ngada, dengan jumlah peserta yang hadir sejumlah 50 orang.

Bajawa (Simpul Jaringan), Pada tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan strategi nasional tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau lebih dikenal dengan sebutan STBM. Strategi ini merupakan komitmen Indonesia terhadap isu global terkait air minum dan penyehatan lingkungan yang kemudian dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014. Dua hal yang menjadi tujuan besar dari perumusan strategi nasional STBM ini adalah untuk mengurangi angka kejadian diare dan untuk mencapai target MDG pada tahun 2015. Tujuan besar ini akan tercapai melalui penerapan lima pilar STBM, yaitu: 1) Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), 2) Cuci tangan pakai sabun (CTPS), 3) Pengelolaan air minum rumah tangga, 4) Pengelolaan sampah rumah tangga, dan 5) Pengelolaan air limbah rumah tangga.

Lokakarya Roadmap STBM

Atas dasar itu sejak Agustus 2013 hingga Juli 2017 Plan Indonesia mendukung pemerintah daerah di 5 kabupaten di provinsi NTT untuk mengimplementasikan program STBM melalui sebuah proyek yang disebut STBM CS Fund 2. Sebagai tahap awal dari pelaksanaan proyek tersebut, Plan Indonesia dan Pokja AMPL Provinsi NTT telah mengadakan Roadshow STBM di tingkat provinsi yang mengundang perwakilan-perwakilan dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang. Roadshow STBM ini merupakan bentuk sosialisasi dan penyelarasan pandangan (visioning) bagi kabupaten-kabupaten yang selama empat tahun ke depan akan mengimplementasikan proyek STBM CS Fund 2 bersama-sama dengan Plan Indonesia dan Pokja AMPL Provinsi NTT.

Larantuka (Simpul Jaringan Informasi) - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, di laksanakan di 19 Kecamatan dari tanggal 27 November sampai dengan 29 November 2013. Tim Sosialisasi terdiri dari : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Flores Timur dan Para Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur.

 

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ditegaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur, Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, dan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

 

SELEKSI PENDAMPING KELOMPOK MASYARAKAT (PKM)

DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH

 

Kepala Bappeda Kab MalakaBetun (BAPPEDA News) - Pemerintah Provinsi NTT melalui Bappeda Provinsi NTT kembali melakukan seleksi Calon PKM yang akan menjadi pendamping bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014.

Pendaftaran berlangsung sejak tanggal 19-22 November 2013 dan Pelaksanaan ujian seleksi dilakukan tanggal 26 November 2013. Proses ini berlangsung serentak di 22 Kabupaten.

 

Proses Seleksi di Kabupaten Malaka

Jumlah pelamar yang mengikuti ujian seleksi di Betun, ibukota Kabupaten Malaka sebanyak 113 dari total pelamar sebanyak 119 orang. Kepala Bappeda Kabupaten Malaka, Ir. Alfonsius Manek, M.Si beserta staf serta Koordinator Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Bappeda Kabupaten Malaka, Marcelinus Nurak, mendukung penuh pelaksanaan seleksi ini mulai dari tahap pendaftaran sampai pelaksanaan ujian. Proses ini merupakan rekrutmen perdana setelah terbentuknya Kabupaten Malaka. (Elvis/Eman).

 

 

INFO TERKAIT :

FLOTIM : JUMLAH CALON PKM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH MENINGKAT

 

 

 

JUMLAH CALON PKM DESA/KELURAHAN MANDIRI ANGGUR MERAH MENINGKAT

 

Larantuka (Simpul Jaringan Informasi) - JPhoto0350umlah Calon PKM Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur yang terdaftar Meningkat 50 %. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Flores Timur.

 

Sesuai dengan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor BU.124.3/46/BAPPEDA/2013 tanggal 14 November 2013, pelaksanaan pendaftaran Calon Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2014 di Kabupaten Flores Timur Telah dilaksanakan pada Tanggal 18 sampai dengan 22 November bertempat di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Flores Timur. dengan Kriteria Calon PKM sebagai berikut:

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2014-2018 yang dilakukan sudah melalui berbagai tahapan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

 

Setelah melewati proses persiapan dan penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, Musrenbang RPJMD, saat ini draft rancangan akhir RPJMD Provinsi NTT sudah selesai disusun dan tersedia di Website Bappeda Provinsi NTT.

 

Draf rancangan akhir RPJMD Provinsi NTT ini akan dibahas di DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Kegiatan Pra Musrenbang RPJMD Provinsi NTT 2014-2018 dilaksankaan pada tanggal 14 November 2013 di Hotel Ima Kupang.  SKPD Tingkat Provinsi serta beberapa SKPD Tingkat Kabupaten/Kota yang hadir mengikuti kegiatan diskusi dalam kelompok kerja diskusi untuk proses integrasi instrumen pelaksanaan dokumen RPJMD Provinsi NTT 5 tahun kedepan.

 

Salahsatu kegiatan diskusi yang dipimpin langsung oleh Donald Izak dkk dari Bappeda Provinsi NTT yaitu pembahasan Misi 8 (percepatan penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan) menginfomasikan bahwa seluruh SKPD yang terkait dalam diskusi pada Misi 8 tersebut diharapkan dapat memberikan arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan untuk memastikan terjadinya percepatan penanggulangan kemiskinan dan terwujudnya kesejahtraan rakyat di daerah ini dan keberlanjutan yang tepat sasaran.

MENUJU MUSRENBANG RPJMD NTT 2014-2018

 

Foto News - DSC 0356Dampak Perubahan Iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi masukan dalam rangka penyusunan RPJMD 2014-2018 Provinsi NTT. Bertempat di Hotel Kristal Kupang, UNDP SPARC bersama Mitra pembangunan terkait, SKPD Teknis tingkat Provinsi, kerjasama dengan Bappeda provinsi NTT melaksanakan Whorkshop yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu, tanggal 6-7 November 2013.

 

Dampak perubahan Iklim dan kerentanan terhadap kenaikan temperature suhu panas bumi yang semakin meningkat, tentunya berpengaruh pada sektor Air, Pertanian dan Perekonomian di NTT. Frekuensi kejadian bencana iklim ekstrim yaitu kekeringan, banjir dan siklon angin kencang yang hampir setiap tahun dihadapi pada seluruh wilayah kepulauan NTT adalah sebuah permasalahan dari berbagai tantangan yang perlu disikapi,tidak hanya pemerintah tetapi oleh sejumlah elemen masyarakat yang menghuni wilayah NTT.