Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Artikel

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Rapat Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia, Deputi bidang pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di buka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.SI, yang dilaksanakan di Kupang tanggal 3 A2016, bertempat di Aula Ben Mboi Kantor Gubernur Provinsi NTT.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 23 tingkat nasional tahun 2016, tepatnya di Kota Kupang. Acara puncak penyelenggaraan mulai berlangsung tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 juli 2016. Banyak tamu berdatangan dari 34 Provinsi, dan yang pasti kamar hotel di kota kupang terisi penuh dan selama pelaksanaan HARGANAS ke-23 ini Kota Kupang sangat ramai. Puncak peringatan Harganas tahun 2016, dihadiri Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo bersama Ibu negara Ny. Iriana Joko Widodo.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 pada tanggal 14 Mei 2016.

 

RKP Tahun 2017 sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, menjadi : a). Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017; b). Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017; dan c). Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN MARET 2016 MENCAPAI 1.149,92 RIBU ORANG (22,19%)

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang (22,19 persen) mengalami penurunan sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah1.160,53 ribu orang (22.58 persen).

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Proyek SPARC (Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resiliance of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur) yang di-support oleh UNDP melalui partner pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT, menyelenggarakan Sayembara tulisan dan film pendek dokumenter terkait Adpatasi Perubahan Iklim bagi para mahasiswa dan masyarakat umum di NTT dalam mendukung pencapaian tujuan masyarakat yang tangguh iklim.

BATAS WAKTU PENYERAHAN KARYA DIPERPANJANG HINGGA 30 OKTOBER 2016.

 

 

Unduh Persyaratan Lomba


BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Sembilan (9) Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan proses Pilkada serentak dan telah di lantik pada tanggal 17 pebruari 2016 yaitu kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Belu, Malaka, Sabu Rai Jua,Timor Tengah Utara dan kabupaten Ngada, saat ini sedang berproses untuk menyelesaikan tahapan akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing.

 

Dalam kurun waktu enam bulan sesuai dengan batas waktu terhitung tanggal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 54, penyusunan dokumen RPJM Daerah kabupaten masing-masing sudah harus di selesaikan.

MCA-Indonesia di NTT

Published in: Artikel |

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Proyek Kemakmuran Hijau (Green Prosperity Project) adalah proyek di bawah naungan Compact Indonesia dengan Millennium Challenge Corporation (MCC) dan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) bertujuan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal di Indonesia. Tujuan proyek ini adalah:

1). Meningkatkan produktivitas pertanian dan peri-kehidupan rumah tangga dengan meningkatkan praktik-praktik tataguna lahan dan pengelolaan sumber daya alam.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Pemerintah Australia melalui Australia Awards Scholarships membuka kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kesempatan mengikuti short courses di Australia dengan Judul Studi : “Kesiapan Bisnis untuk Perempuan dalam Bisnis Global (Produksi dan Pengolahan Pangan) / International Business Readiness for Women In Global Business (Food Production and Processing)”

 

Studi singkat ini mendukung program Perempuan dalam Bisnis Global dari Pemerintah (Women in Global Business - WIGB). Fokus inti dari studi singkat ini adalah mempromosikan sektor produksi dan pengolahan yang ditentukan melalui konsultasi antara Kedutaan Besar Australia dan Austrade. Hal ini juga selaras dengan reaktivasi Grup Kemitraan Bisnis Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Business Partnership Group atau IA-BPG) yang telah membuat komitmen untuk menangani beberapa sektor termasuk pengolahan pangan.

VISITASI PESERTA DIKLAT PIM IV

Published in: Artikel |

PESERTA DIKLAT PIM IV MELAKUKAN VISITASI KE BAPPEDA PROVINSI NTT

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Pemahaman terhadap materi pembelajaran akan lebih komprehensif apabila tidak hanya diberikan secara teoritis tetapi juga dikombinasikan secara faktual. Oleh sebab itu pada hari Senin, 13 Juni 2016 sebanyak 40 orang peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan visitasi inovasi ke Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diterima langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur Ir. Wayan Darmawa, MT bertempat di Aula G. Boeky Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur memaparkan tentang Berpikir Kreatif dan Inovasi dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

REVIEW MUSRENBANGNAS TAHUN 2016

Published in: Artikel |

 

Bappenas dan Bappeda Sebagai Sistem Integrator dalam Mengawal Paradigma "Money Follow Program Prioritas"

 

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - JAKARTA, Sebuah paradigma baru telah lahir dalam perjalanan rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan di Indonesia, dimana Presiden Jokowi mencetuskan konsep " Money Follow Program Prioritas ". Selama ini peran Bappenas sepertinya kurang greget dalam mengawal program-program presiden dimana masih jelas kelihatan adanya ego sektoral di tingkat pusat yang sering mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Berikut adalah kutipan dari situs resmi Bappenas.