Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Artikel

BAPPEDA NTT - Sesuai Undang - Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan satu kesatuan dengan pembangunan di masing – masing daerah. Namun demikian, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Musrenbangnas Tahun 2017

Published in: Artikel |

BAPPEDA NTT - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang diselenggarakan tanggal 26 April 2017, dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Program DMAM Jangkau 3.250 Desa

Published in: Artikel |

BAPPEDA NTT - Program Desa Mandiri Anggur Merah (DMAM) yang telah berjalan memasuki tahun yang ke-7, sejak di launching tahun 2011 oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya, telah menjadi spirit dan solusi terbaik dalam mengubah wajah NTT dari desa, juga menjadi dorongan dalam mengurangi stigma kemiskinan dan ketertinggalan serta keterbelakangan masyarakat yang ada di daerah pedesaan.

BAPPEDA NTT - Upaya pelestarian satwa liar yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui konservasi ex-situ di lembaga konservasi telah membuahkan hasil, salah satunya yaitu sebanyak 11 telur Komodo diketahui telah menetas pada hari Kamis (02/03/2017) di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. 

BAPPEDA NTT -  Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 yang diselenggarakan tanggal 5 April 2017 secara resmi di buka oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di hotel Aston Kupang.

BAPPEDA NTT - Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2018, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi terdapat beberapa isu pembangunan yang dapat menurunkan capaian kinerja pembangunan.

BAPPEDA NTT - Pelaksanaan Pramusrenbang Provinsi NTT yang berlangsung tanggal 3-4 April Tahun 2017 yang bertujuan menyusun rancangan Rencana Kerja Pembagunan Daerah Tahun 2018 antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui sinergi keserasian program, kegiatan, indikator, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun bersama, sehingga terkait hal tersebut dalam pertemuan tahunan tersebut dapat menjawab kegiatan dalam kesepakatan dari berbagai usulan yang masuk dalam e-Musrenbang.

BAPPEDA NTT - Rapat Evaluasi Triwulan I pelaksanaan APBD dan APBN tahun anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang di pimpin langsung Gubernur NTT Drs. Frans lebu Raya, berlangsung di hotel Aston Kupang tanggal 31 maret 2017. Dalam rapat evaluasi tersebut hadir Sekretaris daerah, Fransiskus Salem SH, Kakanwil anggaran Provinsi NTT, para kepala Organisasi perangkat Daerah, kepala Balai dan Satuan kerja tingkat provinsi NTT.

Perang kita sekarang adalah perang melawan kemiskinan

 

 

BAPPEDA NTT - Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malaka tahun 2017 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malaka tahun 2018 dilaksanakan Jumat (31/3) dibuka Secara Resmi Oleh Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH. Musrenbang dengan tema “Pengembangan Infrastruktur Dan Peningkatan Investasi Sebagai Dasar Pembangunan Yang Berkualitas Melalui Revolusi Pertanian, Peningkatan Pelayanan Dasar/Publik dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, ini dilakukan di aula kantor Bupati Malaka yang dihadiri sekitar 350 peserta.

BAPPEDA NTT - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara rutin sesuai agenda perencanaan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan agenda perencanaan terpadu dan terintegrasi yang merupakan perwujudan dari pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif dan top down - bottom up untuk menghasilkan program prioritas pembangunan daerah yang akan dijadikan dokumen RKPD.