Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Artikel

BAPPEDA NTT - Sebagai salah satu tekad dari enam (6) tekad pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu, menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi, Bersamaan dengan luncurnya program desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah(DMAM) sejak Tahun 2011, saat ini telah memperlihatkan banyak perkembangan. Sektor pembangunan Koperasi di NTT, saat ini sedang dalam pertumbuhan yang sangat baik dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah provinsi NTT, terhadap sejumlah kabupaten yang telah mendorong kelompok usaha masyarakat desa dalam mendorong untuk mengembangkan serta peningkatan modal usaha keluarga melalui Koperasi yang telah berdiri di sejumlah desa dari program DMAM.

BAPPEDA NTT - Perhatian Pemerintah Pusat terkait pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, telah menjadi perhatian nasional dan walupun berbagai tantangan pembangunan yang masih di hadapi daerah ini, antaranya kemiskinan dan keterbatasan yang di hadapi pada sejumlah pulau di NTT infrstruktur jalan, jembatan yang masih terbatas.

BAPPEDA NTT - Dalam rangka Dies natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa cendana Kupang, menyelenggarakan Seminar nasional dengan thema,” Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa menuju Kemandirian Desa Dalam Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Desa Yang Berorientasi Global”. Seminar tersebut dilaksanakan sehari tanggal 16 Juni 2017 yang berlangsung di Swiss Berlin Hotel- Kupang, dengan menghadirkan para pembicara ,Prof. Dr.Abdul Halim,M.B.Akt Guru besar dari Universitas Gajah Mada, Prof. Ir. Fredrik L. Benu,M.Si,Ph.D, Rektor Undana Kupang, Tanda Setiya, kepala LPM PKN STAN Yogyakarta.

BAPPEDA NTT - Perencanaan pembangunan yang baik memberikan kontribusi 50% dalam pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk pembangunan atau pemerintah daerah. Untuk mencapai perencanaan pembangunan yang baik, sangat diperlukan adanya dukungan data dan informasi yang lengkap, valid, dan senantiasa di update mengikuti perubahan kondisi yang terjadi

BAPPEDA NTT - Sesuai Undang - Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan satu kesatuan dengan pembangunan di masing – masing daerah. Namun demikian, setiap daerah mempunyai isu, karakteristik dan kapasitas yang berbeda dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan.

Musrenbangnas Tahun 2017

Published in: Artikel |

BAPPEDA NTT - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, yang diselenggarakan tanggal 26 April 2017, dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018.

Program DMAM Jangkau 3.250 Desa

Published in: Artikel |

BAPPEDA NTT - Program Desa Mandiri Anggur Merah (DMAM) yang telah berjalan memasuki tahun yang ke-7, sejak di launching tahun 2011 oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya, telah menjadi spirit dan solusi terbaik dalam mengubah wajah NTT dari desa, juga menjadi dorongan dalam mengurangi stigma kemiskinan dan ketertinggalan serta keterbelakangan masyarakat yang ada di daerah pedesaan.

BAPPEDA NTT - Upaya pelestarian satwa liar yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui konservasi ex-situ di lembaga konservasi telah membuahkan hasil, salah satunya yaitu sebanyak 11 telur Komodo diketahui telah menetas pada hari Kamis (02/03/2017) di Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. 

BAPPEDA NTT -  Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 yang diselenggarakan tanggal 5 April 2017 secara resmi di buka oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya di hotel Aston Kupang.

BAPPEDA NTT - Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2018, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi terdapat beberapa isu pembangunan yang dapat menurunkan capaian kinerja pembangunan.