Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Artikel

BAPPEDA NTT - Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang biasa di singkat Program DMAM, merupakan sala satu program pro rakyat melalui kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berjalan dan telah di implementasi di 22 kabupaten/kota sejak tahun 2011 sampai dengan 2017.

BAPPEDA NTT - Alumni Universitas Australia bekerjasama dengan pemerintah daerah (Bappeda NTT), yang merupakan sala satu project dari Australia Grant Scheme Tahun 2017, menggelar Workshop dengan thema “Brings NTT Knowledge Home “. Kegiatan yang berlangsung selama dua(2) hari, di Kupang 26-27 Oktober 2017 tersebut bertempat di aula G. Boeky, Bappeda NTT, dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT.

BAPPEDA NTT - Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

BAPPEDA NTT - Masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat masih menjadi point utama yang harus menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Terutama dari sisi ekonomi dan kehidupan sosial diantaranya tempat tinggal yang layak bagi masyarakat kurang mampu dan tidak mampu. Data Badan Pusat Statistik tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta tak layak huni.

BAPPEDA NTT - Upaya pemenuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok dari seluruh makluk hidup dalam menunjang kehidupan berkelanjutan. Kebutuhan air yang diperlukan manusia dalam menunjang aktifitas kesehariannya dalam berbagai aktifitas sungguh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh sendi kehidupan manusia dan lingkungan hidup sekitarnya sebagai makluk ciptaan Tuhan.

BAPPEDA NTT - Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum bidang cipta karya berperan vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, serta dorongan kegiatan pembangunan terkait lainnya di kawasan Kabupaten/Kota. Hal mendasar karena sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir yang keberadaannya dapat merefleksikan kemampuan berproduksi bagi masyarakat lokal dan stakeholder lainnya dalam memacu tingkat kesejahteraan masyarakat serta merupakan modal sosial antar pelaku pembangunan dalam melakukan aktivitasnya.

Buka Rakernas ke VIII Asosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia Tahun 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Minta Daerah Dukung Program Prioritas Nasional.

 

BAPPEDA NTT - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir sekaligus menjadi narasumber RAKERNAS ke VIII Tahun 2017. Acara ini dilaksanakan di Phinisi Convention Hall Grand Clarion Hotel Makassar Jumat (15/7/2017).

 

Dalam kesempatan ini Bambang Brodjonegoro mengatakan ramainya polemic tentang hubungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masih tingginya Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini rasio pada Maret 2017 sebesar 0,393%.

BAPPEDA NTT - Selama tahun 2016 perekonomian NTT tumbuh sebesar 5,18%. Pertumbuhan ini lebih tinggi 0,16% dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Dari aspek sektoral, pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,89 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,67 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,07 persen.

BAPPEDA NTT - Dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data  dalam banyak aspek kehidupan manusia, Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja Pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi Kementerian/Lembaga, maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAPPEDA NTT - Basis Data Terpadu untuk program perlindungan sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama serta alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

Page 1 of 15