Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Potret Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Kota Se NTT TA 2019

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPELITBANGDA NTT – Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan  dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan APBD tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat ini.

 

 

Potret pelaksanaan APBD  Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggran 2019,   dilaksanakan di Kupang, bertempat di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, tanggal 7 agustus 2019,   di buka kegiatannya oleh Sekretaris Daerah provinsi NTT, IR. Benediktus Polo Maing.  Dalam rapat Kegiatan Evaluasi maupun penyerapan pelaksanaan APBD-APBN TA 2019 kabupaten/kota tersebut, dihadiri oleh Organisasi Perangakat Daerah (OPD) tingkat Pemerintah Provinsi NTT, OPD kabupaten/kota, serta perwakilan dari Bappenas RI.

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD). Penyusunan APBD diharapkan berpihak kepada kepentingan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. APBD digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dengan maksimal. Kemudian dana APBD juga digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui fasilitas umum dan juga pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah. Proses perencanaan dan penganggaran dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat, waktu penyusunan, sampai pada tata cara pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sudah diatur secara detail dalam peraturan perundang undangan.

 

 

Guna mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan, Pemerintah pusat telah mendukung pendanaan melalui mekanisme transfer dan pola pendanaan lainnya. Dukungan dana tersebut telah dibuktikan dengan besarnya dana APBN yang disalurkan ke daerah, baik melalui skema desentralisasi, maupun skema lainnya seperti dekosentrasi, tugas pembantuan, subsidi maupun bantuan langsung kemasyarakat.

 

 

Dana yang besar yang telah digulirkan melalui skema desentralisasi serta dana yang memang bersumber dari daerah sendiri (seperti pajak dan retribusi daerah), selanjutnya dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah dalam APBD dan pertanggungjawaban sepenuhnya berada di daerah. Pada dasarnya tidak ada lagi mekanisme, pertanggungjawaban APBD kepada pemerintah pusat, namun hanya berupa penyampaian data APBD kepada pusat untuk keperluan sistim informasi keuangan daerah (SIKD).

 

 

Selanjutnya kita dapat melihat potret pelaksanaan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019, nominal total anggaran dari berbagai sumber di Provinsi NTT Tahun 2019 berjumlah, Rp. 42.749.691.719.656. Selain itu, Total anggaran pendapatan dalam APBD kabupaten/kota se NTT tahun 2019 sebesar : Rp. 23,189 T. Total belanja langsung dalam APBD kabupaten/kota se-NTT tahun 2019 sebesar : Rp. 11,521 T. Untuk melihat potret pelaksanaan APBD kabupaten/kota se- Provinsi NTT tahun Anggaran 2019 dapat di Unduh melalui Link berikut. (Peliput : Edy Latu (Agustus 2019), Sumber informasi tulisan, Bidang Pengendalian dan Evaluasi - Bappelitbangda Provinsi NTT).

 

Unduh : Materi Potret Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota se Provinsi NTT Juni 2019

Read 140 times
Last modified on Thursday, 08 August 2019 07:04