Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Upaya Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Stunting

Rate this item
(2 votes)
Published in: Artikel

BAPPELITBANGDA NTT – Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator sasaran dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi NTT bertekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting.

Perhatian terhadap aspek penurunan tingkat kemiskinan dan stunting tujuannya untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada level 12 % pada tahun 2023 dari 21,35 % tahun 2018 dan penurunan stunting pada level 20 % tahun 2023 dari, 40,3 % tahun 2018.

Dalam mewujudkan Upaya tersebut di lakukan melalui, Program Keluarga Harapan, bagi KK Miskin, Rastra dan Kube, Pembangunan rumah layak huni, sanitasi dan air bersih sebanyak 40.000 unit pertahun (sesuai nota kesepahaman antara Gubernur dan para Bupati se NTT di Labuan Bajo) dimana setiap desa 10 unit/tahun di 3.026 desa, 250 unit perkabupaten, dan 4000 unit hibah Provinsi serta 10.000 unit dukungan dari pemerintah pusat. Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dari APBD provinsi akan dikerjasamakan dengan lembaga keagamaan. Selain itu, upaya pembangunan kapasitas ekonomi bagi KK miskin melalui sektor, pariwisata, peternakan,pertanian, perikanan/kelautan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin, dan penyediaan jaringan listrik.

Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 30,8 persen. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2013 (37,2 persen), namun angka itu masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh WHO. Diharapkan angka stunting berada di bawah 20 persen.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT melalui perangkat daerah (PD) tingkat provinsi disampaikan, lokus yang menjadi fokus penanganan kemiskinan dan stunting tahun 2020 untuk menjadi rujukan dalam penentuan alokasi program dan kegiatan setiap perangkat daerah, sebagai berikut:

 

Mengutip seperti yang telah disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam peringatan Hari Gizi Nasional ke 59, di Jakarta pada bulan Januari tahun 2019, anatara lain, Permasalahan stunting ini juga sudah menjadi fokus pemerintah. Sejak awal 2018, berbagai upaya dilakukan melalui pendekatan lintas sektor kementerian lembaga untuk menangani masalah ini, penanganan stunting tidak hanya berupa intervensi spesifik tetapi juga intervensi sensitif. “Kalau intervensi spesifik berada di bawah Kementerian Kesehatan termasuk dalam upaya mengenai peningkatan gizi. Tetapi peningkatan gizi tidak terlepas dari sumber gizi yaitu pangan.

Pada intervensi yang sifatnya sensitif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian sudah ditugaskan untuk mendorong lebih banyak makanan yang lebih berkualitas yaitu makanan bergizi terutama sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani,” “Stunting ini berkaitan dengan siklus kehidupan, jadi unsur semua segmen kita intrervensi. Dari pemerintah, sumber, tenaga, semuanya sudah terlengkapi. Kemudian akan ada intervensi sensitif tadi mudah-mudahan bisa capai sesuai yang diharapkan Kedepan, pemerintah akan fokus terhadap daerah yang angka stuntingnya lumayan tinggi dan menurunkan tingkat stunting. Sebab jika dibiarkan, stunting dapat membawa masalah bagi negara di masa depan.

Selain upaya-upaya di atas, masih ada aspek lain yang perlu diperhatikan untuk penanganan stunting. Mulai dari kondisi ibu sebelum melahirkan, kesehatan lingkungan, ketersediaan infrastruktur, sanitasi air bersih, dan masih banyak lagi. Penanganan stunting dalam hal gizi akan tetap menjadi fokus pemerintah dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta diperkuat melalui lintas kementerian lembaga untuk tingkat pusat sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas/Badan tingkat daerah.

Masalah gizi tidak hanya terbatas pada ketersediaan pangan yang ada di pasar. Tetapi juga kepada pengetahuan dan kesadaran di masyarakat. Jadi memang mendorong upaya isi piringku supaya orang makan tidak hanya cukup dari segi jumlah, tetapi juga dengan gizi yang berimbang. Jadi semua aspek ada.

Persoalan gizi bukan hanya pada anak tetapi sudah dimulai sejak masa sebelum kehamilan. Calon ibu harus memenuhi kecukupan gizinya terlebih dahulu dan mengerti tentang pemenuhan gizi sehingga masalah stunting bisa diatasi.

“Stunting“ berisiko menciptakan kemiskinan dimasa depan, sedangkan kita sedang berusaha memberantas kemiskinan. NTT terdiri dari 22 kabupaten/kota sala satu daerah di Indonesia yang stuntingnya masih tinggi, kemiskinannya tinggi. Maka dari itu, upaya pemerintah daerah NTT saat ini yaitu fokus untuk menurunkan kemiskinan dan  penanganan stunting. (Sumber info : Bidang Pemsosbud –Bappelitbangda NTT, Riskesdas 2018 serta sumber lainnya. Editor : Edy Latu).

Read 212 times
Last modified on Wednesday, 24 July 2019 07:48