Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Kesempatan dan Ancaman era Digitalisasi (Masyarakat Ekonomi NTT)

Rate this item
(1 Vote)
Published in: Artikel

BAPPELITBANGDA NTT Melalui 7 prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun strategi untuk mulai meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi berbasis digital serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat NTT umumnya baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu public touch and bringing the public in, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif, dalam bentuk Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial. Model kebijakan pembangunan seperti inilah yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Kebijakan Pembangunan Daerah dalam era keterbukaan merupakan komitmen bersama yang bersinergi dan saling menguntungkan dikarenakan pada asas pemanfaaatan bersama, konsepsi dasar mengenai citra dan reputasi organisasi pemerintahan dibentuk guna menciptakan relationship yang baik antara pemerintah  dan masyarakat dan swasta. Ditengah badai perubahan yang datang dan dalam pembangunan daerah Pemerintah sebagai Regulator Sustaining Innovation adalah hal yang kurang baik karena tantangan terbesar dalam pembangunan daerah saat ini adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang sesuai tantangan  global serta strategi dalam penanganan pengalihan jutaan pekerjaan yang akan digantikan mesin, robot, artificial, intelegence, serta perangkat computer lainnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kolaborasi dalam  membangun ekonomi digital didefinisikan  sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan dengan prinsip yang sama yaitu kebersamaan dan keberlanjutan  dalam pembangunan. Pemerintah secara serius mendorong dan memanfaatkan ekonomi digital yang mencakup tiga hal utama yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital untuk terus ditingkatkan dan ketiga perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.

Langkah awal untuk membangun kerjasama dalam bentuk tematik yang telah dimulai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama 21 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota, di Labuan Bajo (10/6/2019),  secara resmi telah mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi NTT (ME-NTT). Dalam rumusan deklarasi tersebut, baik pemprov, pemkab/pemkot sepakat untuk mengimplementasikan ekonomi Pancasila dengan membangun ekonomi NTT.

Ada empat poin deklarasi. Yang pertama, disadari bahwa pembangunan masyarakat dan daerah NTT sebagai suatu entitas ekonomi sejauh ini belum terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga menimbulkan ketimpangan, inefisiensi dan rendahnya produktifitas. Karena itu, diperlukan cara pandang dan sistem kerja yang baru dalam semangat NTT Bangkit untuk meningkatkan kerja sama yang menciptakan daya saing dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah NTT.

Kedua, pembangunan NTT bertumpu pada pariwisata sebagai prime mover yang berbasis masyarakat dengan mengandalkan ring of beauty NTT. Melalui pembagunan “pariwisata estate” dengan penataan 5A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan awareness) terjalin suatu mata rantai ekonomi baru yang membutuhkan jaringan kerja sama antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketiga, meningkatkan keterpaduan antar sector dan wilayah atas dasar kesamaan produk, pengembangan industri pengolahan melalui kerja sama system pasar digital, peningkatan kapasitas produksi dan penjaminan mutu dengan perbankan, BUMD, BUMDes, koperasi, asosiasi, swasta dan konsumen, pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelambagaan, pasar dan jejaring kerja sama, serta meningkatkan kesadaran untuk menggunakan produk local hasil produksi NTT.

Keempat, untuk mendukung maksud dan tujuan Masyarakat Ekonomi NTT, hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama, pusat data dan informasi stok komoditi bersama NTT; pusat produksi/industri pengolahan bersama lewat pengembangana start-up variasi bisnis ekonomi digital dalam suatu kesatuan e-market place dengan pendekatan Share Economy dan On Demand Economy, pengembangan system kerja sama daerah, dukungan regulasi, asosiasi produk unggulan daerah, sumber daya manusia berkualitas, anggaran/investasi dan sumber daya pendukung lainnya.

Selanjutnya demi mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan melalui program-program yang telah dan sementara berjalan oleh Pemerintah Provinsi NTT saat ini, merupakan program-program yang bersifat berkelanjutan serta meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama program dan yang paling penting adalah program-program tersebut lebih berusaha untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungannya. (Sumber info : Bappelitbangda Provinsi NTT - Edy Latu & Tim NTT Satu Data).

 

 

Unduh:

1. Materi Arah Kebijakan Provinsi NTT 2018-2023

 

Read 282 times
Last modified on Friday, 12 July 2019 06:06