Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Bimtek Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Rate this item
(1 Vote)
Published in: Artikel

BAPPELITBANGDA NTT Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerjasama dengan Kementrian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah, tanggal 23-24 Mei 2019 di Hotel Neo Kupang.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta aktif yang lolos seleksi dari beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari tersebut, diawali  diskusi panel dengan moderator, Nixon M. Balukh, menampilkan 4 orang pemateri diantaranya,Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementrian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, memaparkan  tentang “Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro RKP Tahun 2020”.

Dalam materinya,Eka Chandra Buana mengemukakan bahwa dengan adanya kerangka ekonomi makro, uang  yang pemerintah daerah terima dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan DAU/DAK dalam APBN,  diawali dengan penyusunan kerangka ekonomi makro, dalam hitungan, pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai masing-masing daerah,  proyeksi  yang dibutuhkan,  besar inflasinya, dan beberapa komponen lainnya.  Setelah disepakati, barulah dihitung  APBN-nya. Kesepakatan asumsi ekonomi makro digunakan sebagai(1) dasar penetapan kewilayahan dan sektoral, (2) dasar penentuan kapasitas fiskal (resource envelope), dan (3) bahan perumusan  RAPBN  serta penyesuaian APBN tahun berjalan. Pentingnya kerangka ekonomi makro juga dipakai dalam penetuan  target-target makro pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasiogini, dan IPM. Dengan demikian akan ditetapkan arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Eka Chandra Buana juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 5,3%, inflasi 2,5-4,5%, nilai tukar Rp.15.000,-/USD, harga minyak mentah sebesar 70 USD/Barrel, Lifting Minyak Bumi 775 Rbbarel/hr, Lifting Gas 1250 Rbbarel/hr.  Tahun 2020 ditargetkan  IPM Indonesia berada diangka 72,5, tingkat kemiskinan 8,5-9%, pertumbuhan ekonomi 5,3-5,5%, gini ratio  berada pada indeks 0,375-0,380, dan tingkat pengangguran terbuka pada 4,8-5,1%. Untuk itu diharapkan peserta kegiatan ini dapat memberikan informasi yang baik kepada pengambil kebijakan didaerah dengan baseline data yang akurat berdasarkan kondisi terkini. Ditengah lesunya ekonomi dunia saat ini,  industry menjadi pilihan kebijakan nasional, yaitu dengan mengembangkan industri-industri pengolahan komoditas didaerah.

Materi terkait, Potret perekonomian NTT serta data dan informasi daerah disampaikan oleh Mira Kale, mewakili Kepala BPS Provinsi NTT, mengemukakan, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, BPS selalu mengacu pada standar internasional,  hal ini  agar data-data yang ada dapat diperbandingkan dengan daerah ataupun  negara lain.  Pertumbuhan ekonomi  NTT dari tahun 2014-2018  berada pada kisaran 4-5%. Melihat  trend data ini, maka target pertumbuhan NTT di Tahun 2023 yang ditetapkan pemerintah daerah NTTsebasar  10%  menuntut kerja keras semua pihak. Dalam mengukur  PDRB NTT, digunakan tiga pendekatan, yakni menurut lapangan usaha, pengeluaran dan balas jasa sector produksi.

Selanjutnya Mira Kele mengemukakan pula bahwa pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga dalam PDRB sebesar 76,24% dengan pertumbuhan ekonominya di triwulan I sebesar 6,52%;  Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 76,24% dengan pertumbuhan ekonomi 6,52%; Konsumsi pemerintah sebesar 19,11% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34%; Ekspor sebesar 8,53% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar  19,89%; Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani rummah tangga (LNPRT) sebesar 3,51% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74%. Import sebesar -56,04% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar  11,28%. Dari data ini, konsumsi Rumah Tangga memiliki share paling besar dalam PDRB menurut Pengeluaran, namun pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga tidak terlalu besar. Sedangkan pertumbuhan tertinggi pada komponen Ekspor dan Impor.Fenomena Perekonomian NTT terjadi pada sektor pertanian yang memiliki share yang besar (26,83%), akan tetapi pertumbuhannya makin kecil dan memiliki nilai negativ (-1,96%).

Hal lain yang disampaikan Mira  Kele, bahwa secara nasional, NTT masih berada pada posisi ketiga tertinggi dalam hal tingkat kemiskinan, namun secara umum trendnya menurun. Tingkat kemiskinan tertinggi berada  di Sumba Tengah, sedangkan yang terendah di Kota Kupang. Kondisi ini sejalan dengan nilai tambah ekonominya (PDRB) yang juga terendah. Untuk seluruh komponen IPM,terjadi peningkatan dari tahun ketahun, tetapi percepatannya lebih lambat sehingga NTT belum mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya.

Demi perbaikan data yang terintegrasi dengan BPS, maka menurut Mira Kale, perlu adanya mekanisme kerja statistik sektoral di daerah, BPS sangat mendukung adanya forum satu data yang dimotori oleh Bappelitbangda provinsiNTT.

Selaku Plt. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Lecky F. Koli, menyampaikan materi  tentang prioritas pembangunan Provinsi NTT, yaitu (1)penanggulangan kemiskinan dan stunting, (2) peningkatan pendapatan masyarakat, (3) kehutanan dan kelestarian lingkungan hidup, (4) pariwisata dan industry pariwisata, (5) pemantapan infrastruktur dasar, jalan, air,  energi, &transportasi, (6) aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, dan (7) reformasi birokrasi.

Pemateri lainnya yaitu, Deputi dari kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, M. Syahrial,  tentang asesmen ekonomi regional Bank Indonesia. Syahrial mengemukakan bahwa BI selalu   menyediakan dan melaporkan data dan informasi perkembangan dan proyeksi ekonomi regional provinsi NTT berupa perkembangan ekonomi terkini, perkembangan inflasi terkini, stabilitas system keuangan, perkembangan system pembayaran, proyeksi Inflasi, proyeksi ekonomi. Selain itu, BI juga melakukan asesmen ekonomi regional berupa pelaksanaan survei Bank Indonesia, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Konsumen (SK), Survei Pemantauan Harga (SPH), Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).  Hasil Survei  Bank Indonesia dibutuhkan dalam  proses penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan  Bank Indonesia.

SKDU bertujuan untuk mendapatkan indikasi arah perkembangan kegiatan ekonomi dari sisi penawaran (produksi)  pada triwulan berjalan dan perkiraan triwulan mendatang; Memberi arah pertumbuhan Produk Domestik Bruto/ Produk Domestik Regional Bruto; Memberikan informasi mengenai ekspektasi pelaku usaha terhadap perkiraan inflasi; dan Memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi keuangan dunia usaha. Target responden SKDU yaitu unit usaha atau perusahaan (establishments) skala menengah besar dengan kriteria: memiliki kekayaan bersih (aset) di atas Rp.500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Omset minimal Rp2,5 miliar per tahun, atau memiliki  tenaga kerja minimal 20 orang.

Survei Konsumen (SK) bertujuan untuk mendapatkan informasi atau indikator dini mengenai: tendensi/arah  perkembangan konsumsi rumah tangga; ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi kedepan; dan kondisi stabilitas keuangan rumah tangga. SK sudah dilakukan sejak tahun 1999 dengan jumlah responden rumah tangga sebanyak 4.655 rumah tangga.Cakupan kota pelaksanaan sebanyak 43 Kota di Indonesia, termasuk Kupang. Target responden SK adalah rumah tangga yang dianggap mempunyai kelebihan pendapatan untuk ditabung setelah kebutuhan pokoknya (basic needs) terpenuhi, atau rumah tangga yang tergolong kelas menengah ke atas.

SPH bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga. SPH dilakukan setiap minggu sejak Juni 2006 kepada pedagang pengecer dan penyedia jasa, baik di pasar tradisional maupun pasar modern untuk mengetahui perkembangan harga di level konsumen dan penyebab perubahannya.

Sampai dengan Maret 2019, SPH sudah dilakukan di 32 kota. Namun perhitungan SPH Nasional hanya berdasarkan hasil SPH di 18 kotabesar (Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Palembang, Batam, Medan, Banjarmasin, Makasar, Denpasar, Kupang, Kendari, Ambon, dan Jayapura).

Syahrial, mengemukakan juga pelaksanaan Rakornas TPID tanggal 26-27 Juli 2017, dimana Presiden Joko Widodo me-launching website harga pangan.id  yang bertujuan untuk memantau perkembangan harga antar daerah di 82 kota perhitungan inflasi dan kota-kota lainnya. PIHPS bertujuan untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat untuk mengurangi asimetri informasi dan mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi, serta dasar bagi Pemda dalam melakukan monitoring dan perumusan kebijakan stabilisasi harga pangan di daerah. Komoditas pangan strategis  yang  disurvei yaitu: beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit,  daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan gula pasir.

Rangkaian kegiatan BimbinganTeknis Kerangka ekonomi Makro Daerah, kepada para peserta bimtek selanjutnya dibekali dengan materi inti lanjutan, yang dipandu oleh Fajar Hadi Pratama, perencana muda di Bappenas dan tim. Materi pembekalan yang dipelajari yaitu tentang pengantar ekonomi makro, proyeksi sector riil, cara menganalisis Produk Domestik Bruto dan replikasinya di Provinsi NTT serta perbandingannya dengan Provinsi dan Negara lainnya yang memiliki kemiripan angka pertumbuhan ekonomi dengan NTT yang diproyeksikan untuk tahun 2020. Materi lainnya yang disampaikan kepada peserta bimtek KEM yaitu, Penguatan Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Pusat-Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

Kegiatan pelaksanaan acara penutupan bimbingan teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah bagi peserta ASN perangkat daerah tingkat Provinsi NTT, yang di laksanakan selama 2 hari di Hotel Neo tersebut, ditutup oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Provinsi NTT, Donald H. Izak. Dalam sambutan penutupan kegiatan Bimtek KEM Daerah, Donal Izak, menyatakan bahwa kepada 14 peserta yang mengikuti secara aktif kegiatan ini akan menjadi tim tetap untuk membantu pemerintah provinsi NTT dalam menganalis semua komponen ekonomi makro di NTT, dan hasilnya akan menjadi rujukan kebijakan pembangunan bagi daerah ini. (Peliput: Noverius H. Nggili, Sub Bidang Inovasi - Bidang Litbang, Bappelitbangda Provinsi NTT).

Read 353 times
Last modified on Friday, 31 May 2019 08:23