Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

SIARAN PERS

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

SIARAN PERS

“Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019”

 Kupang, 2- 4 Mei 2019

Pelaksanaan forum Pra-Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, merupakan satu rangkaian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah( RKPD) Provinsi NTT tahun 2020, yang di hadiri peserta dari : Perangkat Daerah Provinsi, Bappelitbangda Provinsi, Lembaga/Instansi Vertikal/Pusat di NTT, dan peserta dari Bappeda/Bappelitbangda/BP4D, 22 kabupaten/kota. Peserta dari pusat pada saat Musrenbang Provinsi NTT yaitu , dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.

 

Forum Pra Musrenbang tingkat Provinsi NTT dilaksanakan selama 2 hari yaitu, tanggal 2-3 Mei 2019, dan puncak pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT, tanggal 4 Mei tahun 2019. Forum pra musrenbang diharapkan dapat terinventarisasi dan terklarifikasi usulan-usulan kegiatan bottom-up. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan Provinsi NTT serta program/kegiatan yang ada di 22 kabupaten/kota. Sehingga dapat terjadi sinergi dan kerjasama antar Pemerintah kabupaten/kota, maupun Provinsi.

 

Maka hasil yang diharapkan pada pra musrenbang adalah terwujudnya kesepakatan usulan kegiatan dari masing-masing 22 kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah Provinsi untuk disetujui. Dimana pada Forum Musrenbang tersebut Pemerintah Daerah Provinsi NTT beserta pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

 

Prioritas pembangunan selalu di utamakan dalam menentukan kualitas usulan berdasarkan hasil Musrenbang, dengan mengoptimalkan sumber daya yang bersumber dari APBD,APBN dan sumber-sumber lain baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.Guna menciptakan perencanaan yang selaras antara Program Pemerintah Pusat dan program pemerintah Daerah, setiap usulan rencana pembangunan agar dapat di sinkronkan dengan penentuan lokasi prioritas dan berbasis data terpadu.

 

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi  Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, dimana RKPD menjadi rencana kerja setiap tahunnya.

 

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 merupakan pedoman untuk penyusunan KUA – PPAS dan APBD 2020 yang akan ditetapkan secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. RKPD dimaksud mempunyai fungs ipokok sebagai : (1) acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik, (2) pedoman dalam menyusun APBD sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun, (3) jaminan kepastian kebijakan sebagai wujudnyata komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

 

Salah satu tahapan dalam menyusun RKPD adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, yang memiliki makna penting untuk : (1) menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan arahkebijakan, prioritasdansasaranpembangunannasionalsertausulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota, (2) mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah provins i pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang provinsi dilaksanakan, (3) mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi, dan (4) menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.     

 

Selain hal-haltersebut di atas, pelaksanaan Musrenbang Provinsi jugad ibutuhkan untuk mendiskusikan berbagai isu strategis yaitu : Angka Kemiskinan yang masih tinggi, Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah, Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur .

 

Agenda RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025 untuk periode keempat difokuskan pada aspek kehidupan dan penghidupan manusia“ NTT yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif, berdaya saing tinggi didukung oleh SDM Berkualitas”.

 

Disisi lain, Pemerintah Pusat menetapkan tema RKP 2020 :“Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional meliputi:

  1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;

  2. Penguatan Konektivitas dan Pemerataan;

  3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja;

  4. Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan

  5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

 

Bertolak daripemikiran di atas, PemerintahProvinsi NTT menetapkantema RKPD Tahun 2020 adalah : “Peningkatan kualitas SDM melaluiAkses dan mutuPelayanan Dasar serta Pengembangan Pariwisata sebagai Penggerak Utama Ekonomi berbasismasyarakat”, dengan Prioritas Daerah Tahun 2020 meliputi:

 

  1. Pengentasan Kemiskinan dan Stunting;

  2. Peningkatan Pendapatan masyarakat;

  3. Kelestarian Lingkungan Hidup pada Taman Nasional;

  4. Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata;

  5. Pemantapan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi;

  6. Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; dan

  7. Reformasi Birokrasi.

 

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas,   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari bahwa tidak mungkin semuanya bisa ditangani sendiri. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta, masyarakat termasuk lembaga mitra dalam skema kolaborasi untuk mendukung berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan.

 

Dengan demikian, dalam rangka koordinasi, sinkronisas idan integrasi perencanaan pembangunan tahun 2020 antara provinsi, kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi NTT Tahun 2019.

 

TujuanKegiatan:

Tujuan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2019 adalah :

  1. Menyusun rancangan RKPD 2020 melalui sinergi dan keserasian program, kegiatan, indikator, serta lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

  2. Mengoptimalkan dan mengefektifkan koordinasi perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pembangunan daerah berdasarkan kerangka regulasi dan kebijakan demi tercapainya landasan ekonomi yang kokoh.

  3. Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui Optimalisasi Kebijakan dan Implementasi untuk mewujudkan NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

 

Masukan Dan Keluaran:

Masukan bagi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 antara lain adalah :

  1. Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD Provinsi Tahun 2020danHasil Forum PD Provinsi NTT;

  2. HasilRapatKerja Para KepalaBappeda/Bappelitbang/BP4D se-NTT;

  3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi NTT;

  4. Usulan Kab/Kota sesuai Hasil Musrenbang Kab/Kota.

  5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023;

  6. Rencana Srategis (Renstra) PD Provinsi NTT 2018 – 2023;

  7. UsulanKegiatan Prioritas Kabupaten/Kota Tahun 2020;

  8. Arahan/ informasi dari Bappenas dan Kemendagri mengenai Arah Pembangunan Nasional 2020.

 Keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 antara lain adalah :

  1. Penandatanganan kesepakatan dan rekomendasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian agenda pembangunan pemerintah daerah di tahun 2020 secara HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) pada NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

  2. Prioritas pendanaan RAPBD 2020 provinsi/kab/kota.

  3. Kesepahaman tentang koordinasi, sinkronisasi dan integrasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RKPD 2020.

  4. Bahan masukan bagi penyusunan RKPD Provinsi NTT Tahun 2020.

  5. Bahan yang akan dibawa pada saat Musrenbang Nasional;

  6. Penandatanganan Kesepakatan/berita acara hasil pembahasan kelompok.

Tempat Kegiatan: Hotel Swiss Belinn Kristal Kupang, Tanggal 2-4Mei 2019.

Panitia : Humas dan Dokumentasi, Pra Musrenbang Dan Musrenbang RKPD 2020 Provinsi NTT Tahun 2019.

 

Read 226 times
Last modified on Tuesday, 30 April 2019 09:13