Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Pemerintah Provinsi NTT Dukung Penurunan Stunting

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT – Upaya menekan kasus anak kerdil (stunting) terus dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Stunting di Indonesia terbilang masih cukup tinggi di banding negara-negara berpendapatan menengah lainnya.

 

Pemerintah melalui wakil Presiden Yusuf Kalla, pada 9 Agustus 2017 lalu, telah memimpin langsung rapat kabinet tingkat nasional penanganan stunting di Indonesia.

Demikian, yang kami kutip dari sumber Tempo Jakarta yaitu "Masa depan itu tergantung pada kelahiran dan kesehatan bayi. Kita tidak ingin menciptakan bangsa yang kerdil," kata Kalla seusai memimpin rapat penanganan stunting.

 

 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir, atau dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas.

 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama 22 pemerintah kabupaten/kota se -NTT dalam mendukung kebijakan nasional (peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013, serta yang dituangkan kedalam rencana aksi nasional pangan dan gizi-RAN-PG 2015-2019), berkomimen terhadap gerakan nasional percepatan perbaikan Gizi yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, serta mendukung penurunan stunting di NTT, terutama kesehatan Ibu dan Anak. Rapat bersama pemerintah daerah tersebut telah berlangsung di Kupang, tanggal 18 Desember 2018. (Sumber : Bidang Pemsosbud-Bappeda NTT-10/1/2019).

 

Unduh :

PedomanPelakasanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kab Kota

Peran OPD Dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting

Read 210 times
Last modified on Friday, 11 January 2019 01:48