Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Potret Pengelolaan Sampah Dan Sanitasi

Rate this item
(1 Vote)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT Permasalahan Sampah dan Sanitasi di Indonesia telah menjadi bagian permasalahan sosial, dengan demikian sangat diperlukan dukungan semua pihak dalam membangun inovasi untuk mengatasi pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan lokasi kusus untuk Tempat Pembuangan Akir (TPA), maupun Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), baik dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

 

 

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten dan kota, memiliki berbagai keragaman budaya serta suku yang meliputi seluruh wilayah daerah Flobamora. Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa pulau besar dan kecil, namun belum semua dikelola secara baik, dengan potensi pertanian masih menjadi andalan bagi daerah ini. Sala satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah soal kesiapan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah dan sanitasi. Padahal, masalah sampah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota-kota di provinsi NTT, termasuk beberapa daerah belum menyiapkan lokasi sebagai tempat pembuangan akir sampah maupun pengelolaan lumpur tinja.

 

Kami berkesempatan melakukan kegiatan monitoring bersama satuan kerja perencanaan dan pengendalian (Satker Randal) Provinsi NTT, di kabupaten Sumba Timur tanggal 14 desember 2018, dalam rangka monitoring Bidang Cipta Karya dan tindak lanjut Satu Data kabupaten/kota tahun 2018. Kabupaten Sumba Timur, terdiri dari 22 kecamatan dan 156 desa.Kunjungan lapangan yang kami lakukan adalah melihat lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) kota Waingapu, dan pada kesempatan yang sama, kami dapat melihat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang telah dibangun di lokasi yang sama. Pengolahan Sanimas daerah perkotaan/kelurahan, kota Waingapu, dan Optimalisasi Sambungan Penyediaan Air Minum untuk daerah pedesaan.

 

Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) kota Waingapu kabupaten Sumba Timur, letak tempatnya bersebelahan dengan TPA kota Waingapu , di Desa Kambatana, kecamatan Pandawai. Jarak lokasi tersebut dari Waingapu kurang lebih 17 Km, di bangun diatas lahan seluas 2 Ha. Proyek tersebut dibiayai dari anggaran APBN tahun 2018, dengan nilai total 3.241 milyar rupiah, dan proyek tersebut belum dilakukan proses serah terima kepada pemerintah daerah setempat.

 

IPLT merupakan tempat penampungan tinja yang bertujuan untuk menampung dan mengolah hasil pengurasan lumpur tinja dari septic tank masyarakat kota waingapu kedepan dan sekitarnya, sebelum kelingkungan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan dan kenyamanan lingkungan.

 

Disamping itu juga bertujuan untuk menampung dan mengolah tinja yang dikuras oleh truk tinja agar tidak dibuang langsung kelingkungan seperti keberaadan air, sungai dan lahan-lahan kosong yang dapat mencemari lingkungan.

 

Pengolahan lumpur tinja mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk menurunkan kandungan zat organik dari lumpur tinja dan untuk menurunkan jumlah bakteri-bakteri patogen (organisme penyebab penyakit).

 

Potret lapangan yang kami temui kususnya, TPA kota Waingapu yang saat ini sudah di gunakan, belum dikelola sebagaimana mestinya. Keberadaan TPA tersebut sebenarnya, sudah sangat membantu bagi warga masyarakat dan pemerintah daerah setempat, didalam mengelola dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Karena dengan demikian, tujuan keberadaan TPA dimaksud, yaitu terkosentrasinya tempat pembuangan sampah yang dihasilkan warga masyarakat setiap hari dan dapat diangkut serta terkumpul kesatu titik lokasi yang telah disiapkan.

 

Selain itu, keberadaan TPA tersebut, telah membantu mengatasi masalah-masalah kesehatan lingkungan dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan yang juga mengganggu keindahan lingkungan.

 

Kenyataan dilapangan, Sala satu permasalahan yang kami temukan dilokasi TPA kota waingapu antaranya, belum adanya pemisahan berbagai jenis sampah yang ada di lokasi tersebut, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola, maupun peralatan pendukung untuk pengolahan akir sampah dilokasi tersebut.

 

Selanjutnya, SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh perkotaan. Sesuai data Kementerian PU/Cipta Karya, sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya dalam mendukung replikasi dan scaling-up, pendekatan fasilitas sanitasi terdesentaralisasi berbasis masyarakat (decentralized wastewater treatment systems – DEWATS), secara nasional melalui program Sanimas.

 

Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui pendanaan APBN Ditjen Cipta Karya- Kementerian PU, tahun 2018, telah dibangun Sanimas Reguler di kota Waingapu yang terdapat di Kelurahan Kemalaputi dengan mendapat 22 sambungan rumah, dan Kelurahan Kambujawa dengan mendapat 23 sambungan rumah, semuanya di kota Waingapu.

 

Hal yang menarik dari pembangunan Sanimas tersebut di kedua kelurahan kota waingapu adalah, penerapan konsep pembangunan berbasis masyarakat dan penyehatan lingkungan, konsep pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan,keindahan serta kerapihan lingkungan, dan air merupakan benda social dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, mendorong peran aktif masyarakat lingkungan kawasan kumuh, serta penerapan prinsip pemulihan biaya.

 

Bagian lain yang menjadi monitoring tim yaitu, pembangunan pemasangan perpipaan air minum berbasis masyarakat pedesaan. Lokasi tersebut terletak di Desa Hamba Praing, kecamatan Kanata, yang letaknya 17 Km dari kota Waingapu. Masyarakat setempat secara geogarfis masih sangat kurang mendapatkan air bersih. Upaya yang saat ini dilakukan yaitu, mengutamakan optimalisasi sumber mata air Wo Lihi yang terdapat di wilayah desa tersebut.

 

Pekerjaan untuk optimalisasi pembangunan perpipaan air minum menuju kesambungan rumah warga saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Berdasarkan data yang kami terima dari konsultan proyek tersebut dan dari Kepala Desa Hamba Praing, Bpk. Agustinus Tay Rewambaku, tanggal 14 desember 2018, menyebutkan, Jarak untuk penyambungan pipa dari sumber mata air yang telah terpasang Resservoar Induk(I), untuk menuju ke Resservoar (2) pada sentra rumah warga, jaraknya 2,177 Km. Sambungan air tersebut nantinya akan melayani 8 RT dari 2 dusun,dan terdiri dari 266 KK, atau 1.062 jiwa.

 

Secara umum untuk wilayah kabupaten Sumba Timur, kebutuhan air untuk Irigasi didaerah tersebut dipengaruhi oleh kondisi meteorologi daerah bersangkutan. Sumber air irigasi berasal dari sungai dan sumur bor. Untuk persampahan, rata-rata warga masyarakat terkait pengolahan persampahan masih bersifat konvensional, dengan cara dibakar pada setiap rumah tangga, walaupun kabupaten Sumba Timur sudah memiliki TPA, penggunaan lokasi TPA belum dimanfaatkan secara maksimal. Demikian terkait Sanitasi. Sistem Sanitasi atau pembuangan air limbah di kawasan pedesaan secara umum masih konvensional. Kegiatan mandi,cuci, kakus dilakukan di sungai. Hal tersebut dikarenakan kondisi sulit untuk mendapatkan air bersih.

 

Perkembangan penduduk perkotaan yang meliputi seluruh wilayah NTT, saat ini terus meningkat, dengan demikian produksi sampah perkotaan akan terus bertambah dari waktu kewaktu. Gubernur NTT, Viktor Bung Tilu Laiskodat, dalam berbagi pertemuan dengan pemerintah maupun masyarakat, menghimbau, untuk selalu menjaga kebersihan serta melakukan pengolahan sampah dan sanitasi mulai dari rumah tangga dan lingkungan kerja kita. Perang terhadap masalah sampah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pribadi dan kota-kota di Nusa Tenggara Timur.

 

Harus diakui bahwa, pengelolaan sampah dan sanitasi belum mendapatkan prioritas yang semestinya. Padahal bisa menimbulkan masalah yang lebih besar, seperti menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang lebih besar. Upaya-upaya pengelolaan sampah dan sanitasi kedepannya sangat memerlukan gerakan koordinasi efektif dan akan menjadi aktifitas oleh semua kalangan, baik itu jajaran Legislatif, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha dan kelompok masyarakat. (Peliput : Edy Latu - NTT Satu Data Bappeda Provinsi NTT).

 

Read 118 times
Last modified on Tuesday, 18 December 2018 01:14