Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Workshop Finalisasi Dokumen RAD SDGs Tahun 2018

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Bappeda NTT, menyelenggarakan workshop Finalisasi Dokumen RAD Sustainable Development Goals(SDGs), yang dihadiri oleh peserta dari, Bappeda 22 kabupaten/kota, Dinas/Badan tingkat Provinsi NTT, serta stakeholder lainnya, yang berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang, tanggal 2 Oktober 2018.

 

Kegiatan Workshop ini bertujuan, untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan daerah di Provinsi NTT, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun pada tingkat provinsi melalui pengisian matriks dalam RAD- dengan kerangka SDGs.

 

Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya Bappeda NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos, mewakili Kepala Bappeda, kepada para peserta workshop menyampaikan harapannya, dengan kegiatan ini dapat menjadi komitmen bersama dalam mengoptimalisasi peran multipihak untuk akselerasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs.

 

Terkait saat ini tengah dilakukan pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023, juga termasuk sepuluh (10) kabupaten di NTT, yang telah melaksanakan Pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 lalu, untuk wajib memasukan data dokumen RAD- SDGs kedalam dokumen RPJMD daerah masing-masing, untuk pelaksanaan program kegiatan maupun penganggaran daerah. Hal tersebut menindak lanjuti butir-butir arahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, pasal 20 tentang RAD-dokumen rencana pencapaian TPB/SDGs tingkat daerah.

 

Hal lainnya, Kabid Pemsosbud menyampaikan peran pemerintah daerah secara umum, dalam penyampaian materi kepada para peserta workshop tersebut antaranya yaitu: 1. Memperkuat komunikasi sosialisasi dan advokasi. 2. Mendorong pengembangan dan peningkatan data. 3. Melakukan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDGs. 4. Memperkuat kerjasama dengan stakeholders terkait (CSO,Akademisi, serta Filantropi dan Bisnis).

 

Development Goals (SDGs) atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Setidaknya ada tujuh poin yang membuat SDGs lebih sempurna dibandingkan dengan MDGs:

  1. Lebih komprehensif karena proses penyusunan SDGs melibatkan banyak negara dengan tujuan yang universal baik untuk negara maju maupun negara berkembang;
  2. Sumber pendanaan untuk SDGs menjadi lebih luas karena pihak swasta juga dilibatkan disamping sumber pernanaan dari negara maju;
  3. SDGs menekankan pada hak asasi manusia sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam penanggulangan kemiskinan dan dimensi lainnya;
  4. SDGs lebih inklusif, memastikan tidak ada yang tertinggal dibelakang (no-one left behind) dan secara spesifik juga menyasar kepada yang rentan;
  5. SDGs juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan media, filantropi dan bisnis, serta pakar dan akademisi;
  6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, sedangkan SDGs menuntaskan semuanya, “Zero Goals“; dan
  7. SDGs tidak hanya memuat Goals (Target), tetapi juga Cara Pelaksanaan (Means of Implementation).

 

Lebih lanjut, Moris Nuaimi, selaku Kasubdit Sinergiatas program Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas RI, selaku nara sumber pusat pada workshop dimaksud memaparkan, pokok arahan Presiden Jokowi pada sidang kabinet tanggal 23 Desember 2015 untuk mengoptimalkan peran Bappenas dalam pencapaian SDGs mengingat hampir seluruh target SDGs telah terakomodir di RPJMN, 108 dari total 169 target telah secara spesifik ada di RPJMN. Presiden juga meminta Bappenas untuk melibatkan semua pihak, baik pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil dan media, filantropi dan bisnis, serta para pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai dengan peran, fungsi dan kemampuan masing-masing pihak. Dan terakhir, Presiden juga menekankan agar kelembagaan yang ada untuk dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional.

 

Selain itu, Ibu Indriana Nugraheni, selaku Manger Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Sekretariat SDGs kementerian PPN/Bappenas, menyebutkan beberapa kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh Bappenas seperti: (i) Pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan, Workshop dan sosialisasi TPB Regional di Wilayah Barat, dan di Wilayah Timur , (iv) Penyusunan Draft Pedoman Teknis Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, dan (v) Penyusunan Draft Definisi Operasional Indikator TPB.

 

Ibu Indriana juga menyebukan beberapa kegiatan yang akan segera dilaksanakan saat ini terkait dengan TPB, seperti: (i) Finalisasi Draft Pedoman Teknis Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, (ii) Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, (iii) Penysunan Draft Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB, (iv) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB, (v) Fasilitasi penyusunan RAD TPB, (vi) Workshop dan sosialialisasi lanjutan bagi Provinsi dengan melibatkan semua daerah kabupaten/kota masing-masing pada acara TPB Regional, (vii) Penyusunan Draft Pedoman Monitoring dan Evaluasi TPB, (viii) Lanjutan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, (ix) Penyusunan Road Map (Peta Jalan) TPB 2016-2030, dan (x) Penyusunan Strategi Komunikasi dan Advokasi.

 

Kegiatan pelaksanaan workshop penyusunan data RAD-SDGs tingkat Provinsi NTT, menghadirkan juga narasumber Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Ibu Maritje Pattiwaelapia, SE,M.Si. dikatakan bahwa, BPS NTT, telah menyiapkan data SDGs dan dapat diakses melalui website BPS NTT (ntt.bps.go.id).

 

Rangkaian kegiatan workshop RAD-SDGs tersebut diatas dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 2-3 Oktober 2018. Kegiatannya antara lain, arahan dari narasumber pusat dan daerah, serta pelatihan untuk pengisian matriks kedalam RAD- SDGs.  (Sumber Info : Bidang Pemsosbud Bappeda NTT - Edy Latu, NTT Satu Data, Kupang 2 Okt 2018).

Read 77 times
Last modified on Thursday, 04 October 2018 07:27