Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Workshop Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman Di Kupang

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya RI menggelar Workshop Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman, berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang Jl. Piet A. Tallo, Selasa (25/9/218).

 

 

Dalam penyampaian sambutan oleh ketua panitia penyelenggara Ibu Lita Takini mengatakan, kegiatan Workshop Pendampingan Satu Data Bidang Infrastruktur Permukiman yang melibatkan 22 Kabupaten/kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah tingkat kabupaten (Bappeda, Dinas PUPR), serta OPD terkait tingkat Provinsi NTT, yang berlangsung 24 – 26 September 2018.

 

Disebutkan, hal pertama dalam mendukung kebijakan satu data yaitu melakukan pengelolaan data mulai dari tahap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta penyajian dan distribusi data sesuai kebutuhan pengguna.

 

Kedua yaitu mampu menyediakan data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akurat dan terpercaya sehingga dapat dijadikan acuan dalam membantu pengambilan keputusan yang bersifat strategis bidang ke cipta karyaan.

 

Tujuan kegiatan Workshop pendampingan satu data tersebut dilaksanakan guna mendorong tersedianya data dan informasi serta mewujudkan keterpaduan data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur Pemukiman, serta mewujudkan keterpaduan data dan informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman diantara subbidang dan jenjang pemerintahan melalui sistem informasi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

 

Unit Kerja Randal Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2017 bersama Bappeda Provinsi NTT, telah melakukan Road show ke 22 kabupaten/kota se –NTT untuk pembentukan Satuan Tugas(satgas), serta pendampingan penyiapan dan penyusunan satu data Bidang Cipta Karya, namun sampai dengan saat ini masih tersisa tujuh(7) kabupaten yang belum terbentuk Satgas kabupaten. Hal tersebut disampaikan Bapak Micgel Elim selaku PPK Randal NTT, saat menjadi narasumber dalam pembekalan peningkatan kualitas perencanaandan penganggaran bagi aparatur sipil negara (ASN) daerah, tentang aplikasi SIPPa terkait perubahan paradigma pengelolaan database perencanaan dan penganggaran kepada para peserta workshop.

 

Pada bagian lainnya, Bapak Maryoko Hadi, Kasubdit Keterpaduan Perencanaan & Kemitraan Kementerian PUPR RI, selaku narasumber   Dirjen Cipta Kaya pusat menjelaskan bahwa, kebijakan satu data merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah saat ini telah mencapai final proses penyusunan Perpres Satu Data Indonesia, dan tinggal menunggu penandatanganan oleh Presiden RI. kebijakan Satu Data tersebut untuk mendukung e-Goverment. Dalam jaringan kebijakan satu data ini, merupakan program yang sedang didorong kesemua Kementerian dan Lembaga untuk mewujudkan sinergi data. pentingnya kebijakan satu data yaitu dapat mendukung data base perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota di setiap provinsi yang terverifikasi dan tervalidasi.

 

Satu Data Indonesia adalah perbaikan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar kementerian/ lembaga dan perangkat daerah, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

 

Pengembangan serta dukungan Sistem informasi(SI) dari Kementerian PUPR melalui satu data Ditjen Cipta Karya bersama Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi NTT, merupakan kegiatan untuk mendorong percepatan penyiapan data dasar perencanaan, status penanganan kumuh dan lainnya yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, (aplikasi SIPPa). Hal penting lainnya melalui workshop pendampingan satu data, merupakan upaya memperbaiki pelayanan publik pemerintahan di daerah yang terkoordinasi, akurat, dan terpadu. Selain itu , ASN bersama stake holder terkait lainnya yang terlatih dapat menjadi ujung tombak mewujudkan tersedianya serta keterpaduan data dan informasi pembangunan permukiman antaranya, terverifikasinya dan tervalidasi database bidang air minun ,penyehatan lingkungan permukiman, database kawasan permukiman, database bidang penataan bangunan dan lingkungan, database perencanaan dan penganggaran, serta identifikasi permasalahan per provinsi serta pada tingkat kabupaten/kota se NTT.   (Sumber info : Satker Randal Prov. NTT- Edy Latu Bappeda NTT).

 

Read 54 times
Last modified on Thursday, 27 September 2018 01:12