Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Untuk menindaklanjuti penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT tahun 2018-2023, telah dilaksanakan pertemuan antara Perangkat Daerah tingkat Provinsi bersama Bappeda yang berlangsung di Aula Bappeda NTT, hari Selasa, 28 Agustus 2018.

 

Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, amanat yang mendasari bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program Kegiatan Rencana Pembangunan.

 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Strategis adalah hal yang menunjukan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

 

Kepala Bappeda Provinsi NTT, IR. Wayan Darmawa,MT yang membuka secara resmi acara diskusi ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah wajib melaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen perencanaan, termasuk RPJMD guna meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan. “KLHS merupakan pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan” ungkapnya lagi.dihadapan para peserta diskusi  menjelaskan bahwa pelaksanaan KLHS RPJMD meliputi pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini Provinsi NTT wajib menyusun dokumen KLHS RPJMD 2018-2023, dimana laporan KLHS dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan penyusunan RAD TPB.   (sumber Info : Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda NTT- Roy Haning/Edy Latu).

Read 65 times
Last modified on Wednesday, 29 August 2018 07:26