Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Sinergitas Agenda Pembangunan Infrstruktur Nasional Terhadap Pemanfaatan APBD Di Daerah

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Sinergitas agenda pembangunan infstruktur terhadap pemanfaatan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah, yang di fasilitasi oleh Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi NTT, bekerjasama dengan Bappenas RI berlangsung di Hotel Aston Kupang, tanggal 13 Agustus 2018. Kegiatan tersebut di hadiri perwakilan dari Bappenas RI, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Bappeda tingkat Provinsi NTT, serta unsur Bappeda maupun dinas terkait lainnya yang menangani bidang infrstruktur tingkat kabupaten/kota se- NTT.

 

Arah kebijakan Pemerintah dalam kerangka 5 tahun ini, antaranya pengembangan pembangunan nasional di daerah melalui pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan maupun sedang melakukan proses pelaksanaan kegiatan pembangunannya di daerah terus berjalan   saat ini. Prioritas percepatan pemerataan pembangunan tersebut diwujudkan untuk mengurangi adanya kesenjangan antar Wilayah,percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, serta penurunan angka kemiskinan terutama di wilayah Timur dan sala satunya yaitu Provinsi NTT. Sebagaimana di ketahui saat ini, berbagai tantangan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 % dimana pertumbuhan dolar yang semakin meningkat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. Angka kemiskinan sudah mulai menurun, dengan target 2045 dapat tuntas. Infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan, namun kualitas infrastruktur masih sangat kurang dibandingkan negara tetangga lain, sehingga biaya lebih banyak dikeluarkan untuk perawatan jalan.

 

Secara global kondisi infrastruktur meningkat, namun masih dibawah Malaysia. Secara regional masih menjadi tantangan. Menyediakan infrastruktur untuk layanan dasar, seperti air minum dan kesehatan pada daerah 3T, rumah, perbatasan dimana diintegrasikan dengan pembangunan jalan dan pemukiman. Pendekatan awal yakni melalui peraturan yang bisa mengakomodir kebutuhan pembangunan terhadap pusat-pusat pertumbuhan infrastruktur dapat mendukung ekonomi setempat, seperti komoditi lokal, pariwisata. Geliat pertumbuhan infrstruktur terkait sektor pertumbuhan pariwisata di NTT seperti Labuan Bajo sudah terlihat kemajuannya yang sangat pesat.

 

Program akses perumahan juga menjadi prioritas demi memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Terkait air baku, didalam 5 tahun ini membangun 65 waduk dan bendungan demi memenuhi kebutuhan air masyarakat sehingga bisa mendorong sektor lainnya. 6 waduk besar juga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional.

 

Isu keselamatan transportasi juga menjadi perhatian karena angka kecelakaan laluluntas yang sangat besar, dimana 80 orang meninggal per hari yang masuk usia 13-25 tahun. Pertumbuhan sepeda motor yang tinggi juga menjadi penyebab, sehingga harus dibangun pabrik transport yang baik. Seperti pembangunan Busway di jakarta, namun tidak semua masyarakat mau menggunakannya sebagai alat transportasi utama.

 

Dalam rangka mendukung sektor unggulan, konektifiitas tol laut menjadi isu ditengah terbatasnya pelabuhan. Moda Traksportasi juga menjadi isu, seperti bandara, kereta api, konektivitas akses traksportasi Labuan Bajo dengan Waerebo. Hunian, hotel, sanitasi, penyediaan air di lokasi pariwisata juga menjadi isu.

 

Isu terkait dengan urban, perkotaan juga menjadi isu strategis. Permasalahan kemacetan yang harus diatasi, Ekonomi digital juga menjadi tantangan kedepan, bagaimana kita bisa menyediakan teknologi untuk mendukung pemerintahan dan pelayanan.

 

Terkait isu penyediaan air dengan membangun waduk yang terintegrasi dengan sumber air utama. Pembangunan waduk bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan persawahan dan listrik. IT menjadi prioritas untuk mempercepat kinerja pelayanan. Dengan membangun Palapa Link yang membuat kemandirian IT Indonesia.

 

Isu tenaga listrik yang menjadi tantangan, dimana kita bisa mengamankan lingkungan dan dapat menjaga energy security, menyediakan energi bagi masyarakat dan industri. Komitmen 2024 harus bisa memanfaatkan EBT seperti tenaga angin, air, biomassa. Terkait komunikasi, dimana ekonomi sekarang adalah ekonomi digital sehingga bisa diarahkan untuk kebutuhan ekonomi. PP 17 tahun 2017 yang dapat mengintegritaskan sumber pendanaan.

 

Dibutuhkan dukungan pendanaan sektor swasta dan BUMN dalam percepatan pembangunan Bangsa. Skema KPPU menjadi salah satu jalan keluar. Peran swasta didorong untuk pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang secara komersial sudah fisibel. Perbaikan sistem telah memudahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Alokasi infrastruktur terus meningkat setiap tahunnya, namun masih belum cukup untuk memenuhi. Sehingga dibutuhkan instrumen pembayaran seperti DAK, SBSN (dana Haji dan dana pensiun yang dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan Infrastruktur) , KPBU, PINA yang memudahkan pembangunan infrastruktur.

 

Kalau dulu semua pembangunan dibiayai oleh pemerintah, dengan skema KPBU memungkinkan pemerintah hanya menyediakan setengah dananya dan setengah dibiayai oleh infestor, namun aset tetap dimiliki oleh pemerintah. Dengan peran pembagian resiko juga memungkinkan pemerintah tidak menanggung semua resiko.

 

Bappenas memberikan pendampingan pembelajaran KPBU untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari kementerian PUPR menyediakan FS 10 miliar untuk jembatan Palmera Larantuka, Flores Timur. Perpanjangan landasan dan terminal bandara Labuan Bajo demi mendukung pariwisata. Pembangunan jalan juga harus disesuaikan dengan Pedestrial setempat. Desain jalan yang disesuaikan dengan lingkungan pariwisata setempat. Terkait regulasi juga dilakukan perubahan dan sudah lengkap.

 

Beberapa hal yang di sampaikan dalam rapat koordinasi Sinergitas agenda pembangunan infrastruktur nasional terhadap pemanfaatan APBD di daerah, dapat dilihat dalam tautan berikut (Sumber info : Bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda NTT -Gaspar Enga - Edy Latu, NTT Satu Data)

 

UNDUH : Sinergitas Agenda Pembangunan Infrstruktur Nasional Terhadap Pemanfaatan APBD Di Daerah

 

Read 38 times
Last modified on Tuesday, 28 August 2018 04:23