Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Musrenbang RKPD Provinsi NTT Tahun 2018

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, untuk perencanaan tahun 2019 berlangsung di Kupang tanggal 19 April 2018 bertempat di Hotel Ima. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT tahun 2018 sangat strategis, karena menjadi tahun pertama pembangunan pada RPJMD tahun 2018-2023.

 

Pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi NTT yang diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang tanggal 17-18 april 2018, di hadiri oleh perangkat daerah dari 22 Kabupaten/Kota serta perangkat daerah tingkat Provinsi se- NTT. Dalam pelaksanaan Pra Musrenbang, telah dilakukan pembahasan antar perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, berdasarkan hasil input yang dilakukan oleh 22 kabupaten/kota melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting. Pada puncak Musrenbang provinsi NTT, tanggal 19 april 2018 dibuka kegiatannya oleh Gubernur NTT Drs. Frans lebu Raya. Hadir dalam kegiatan Musrenbang Provinsi NTT tersebut, sekaligus menyampaikan sambutan serta arahan antara lain : mewakili Menteri Dalam Negeri, Drs. Robert Simbolon,MPA,(Deputi Pengelolaan Batas Negara BNPP Kemendagri), Mewakili menteri Bappenas, DR,IR., Gellwyn Daniel Hamzah Jusuf, MSc ( Sekretaris Menteri PPN, RI), dan ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno, SH.

Penyelenggaraan Musrenbang telah melalui tahapan yang panjang, mulai dari Musrenbang desa/kelurahan sampai dengan Musrenbang kabupaten/kota dan persiapan Musrenbang Provinsi. Forum Musrenbang RKPD mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebab melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program/kegiatan yang diusulkan sehingga tercapai kesepakatan terhadap materi rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara TimurTahun 2019. Beberapa hal yang kami rangkum hasil liputan dari beberapa sambutan serta arahan yang disampaikan pada Musrenbang RKPD Provinsi NTT sebagai berikut :

Keselarasan dan kesinkronan kebijakan mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting untuk mencapai satu cita-cita Indonesia yang maju,mandiri, adil dan makmur. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak dan ditindaklanjuti dengan perencanaan tahunan yang selaras dan berkesinambungan, hingga dalam kesempatan ini berharap adanya sinergisitas dukungan pemerintah pusat terhadap program unggulan di daerah, begitupun sebaliknya daerah mendukung program-program pemerintah pusat, baik program dari sektor perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan dan pengelolaan lainnya untuk pembangunan Indonesia pada umumnya dan se-Nusa Tenggara Timur pada khususnya.

Pencapaian pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ini, tentunya merupakan perwujudan dari NAWA CITA yang diharapkan oleh bapak Presiden Republik Indonesia serta kerja keras seluruh aparat pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerahProvinsi Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 ini menetapkan tema RKP yaitu: “Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas” dan dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Nasional, sedangkan tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019, adalah “Perluasan dan Percepatan Pembangunan untuk Pertumbuhan yang Berkualitas ” yang dituangkan ke dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas termasuk wilayah perbatasan; (2) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (3) Peningkatan Nilai Ttambah Ekonomi melalui Pertanian, Perdagangan, pariwisaata dan industri; (4) Pemantapan ketahanan pangan, Energi dan sumber daya air (5) Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah selaras dengan Tema dan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2019. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu disampaikan, antara lain yaitu: (1) pencapaian target-target RKPD 2019 diutamakan untuk pencapaian Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) berpedoman kepada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019; dan (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Seyogyanya RKPD Tahun 2019 ini akan berisi program dan kegiatan yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2019 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target-target makro yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.  Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi provinsi Nusa Tenggara Timurpada tahun 2017 sebesar 5,16%, sedikit berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07%, namun masih di bawah target RPJMN untuk Provinsi NTT sebesar 9,5%. Olehkarenanya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di NTT perlu dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi sektor produktif dan kreatif.

b.  Gini Ratio

Pada Tahun 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Timur yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,34. Angka ini berada di atas target RKP 2019 sebesar 0,38-0,39.

c.  Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara TimurAngka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (21,38%) jauh di atas angka kemiskinan rata-rata Nasional (10,12%), berada pada urutan ke-3 tertinggi tingka kemiskinan di Indonesia. Olehkarenanya perlu upaya yang lebih serius untuk penurunan angka kemiskinan.

d.  Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 (3,27) sudah sangat baik berada di bawah rata-rata Nasional (5,5) dan berada pada peringkat ke-4 dari 34 Provinsi se-Indonesia, namun masih diperlukan upaya-upaya penurunan melalui program-program peningkatan ekonomi dan kesempatan berusaha, dan lainnya, kondisi ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi upaya Pemda Nusa Tenggara Timur agar semakin kecil jumlah pengangguran di Nusa Tenggara Timur.

d.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Suatu daerah bisa dikatakan berhasil dalam pembangunan apabila pembangunannya diarahkan atau difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan dan sekaligus meningkatan indeks pembangunan manusia. Prioritas pembangunan terutama dalam peningkatan IPM dapat diukur minimal 3 komponen pokok, Pendidikan, Kesehatan, dan pendapatan/daya beli masyarakat. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukan peningkatan dari 62,67 pada tahun 2015 menjadi63,13 di tahun 2016, perolehan ini masih jauh dibawah IPM Nasional 70,18, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada urutan ke-32 dari 34 Provinsi.

Tentunya dalam kesempatan ini beberapa target yang sudah menunjukan pertumbuhan yang positif perlu ditingkatkan serta perlu dibahas untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menanggulangi angka-angka yang masih belum mencapai.           

Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan Koordinasi teknis perencanaan pembangunan (kortekrenbang) di Yogyakarta danNTB, dengan total usulan daerah sebanyak 108.556 dan telah dibahas sebanyak 18.430. Forum tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan sinkronisasi dan harmonisasi masing-masing program/kegiatan untuk mencapai target pembangunan nasional melalui penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Hasil dari usulan program/kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Timuryang mendukung Prioritas Nasional yang sudah dibahas/disepakati sebanyak 338 usulan dari 24 urusan pemerintahan daerah yang ada, yang tersebar pada 22 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Beberapa tantangan dan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun 2019 meliputi:

  1. Penurunan Kemiskinan
  2. Peningkatan kualitas Perencanaan
  3. Peningkatan pembangunan infrastruktur
  4. Peningkatan akses masyarakat
  5. Peningkatan nilai tambah ekonomi
  6. Optimalisasi pemanfaataan IPTEK
  7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar
  8. Pelestaarian SDA dan LH
  9. Penguatan reformasi birokrasi
  10. Dukungan pelaksanaan Pemilu.

Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjawab isu-isu tersebut antara lain:

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
  2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
  3. mengembangkan perekonomian di daerah tertinggal.
  4. meningkatkan aksestabilitas melalui sarana dan prasarana transportasi.
  5. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ilmu penegetahuan, dan teknologi dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah mempercepat pemenuhan standar minimal untuk pelayanan dasar publik di daerah.
  6. melakukan penguatan regulasi dan pemberian inisiatif kepada swasta untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah.
  7. meingkatkan pembangunan infrastuktur di daerah pinggiran, kawasan yang terisolisir seperti di daerah tengah pegunugan.
  8. melakukan pembinaan terhadap daerah dan peningkatan sumber daya manusia.
  9. mendukung pengembangan kawasan pedesaan dan transmigrasi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Kebijakan 6 tekad pembangunan mendukung penguatan pondasi ekonomi dengan meningkatnya pertumbuhan seluruh sektor ekonomi yang didukung menguatnya sentra komoditas strategis skala nasional. NTT masuk sentra produksi jagung nasional ke-8, padi ke-15, sentra ternak sapi ke-5, sentra produksi perikanan ke-10 dan sentra produksi rumput laut ke-2. Untuk peningkatan usaha dan pemasaran sapi pemda NTT bekerja sama dengan Pemda DKI dan untuk usaha perikanan dengan Pemda Jawa Tengah.

Komoditas skala nasional lain yang juga menonjol yaitu: kelapa, kopi, coklat dan jambu mete. Ke depan NTT pasti mampu menjadi pemasok beras ke daerah lain dengan rencana pembangunan 7 bendungan hingga akhir 2019. Untuk komoditas jagung, NTT mendapat penghargaan Menteri Pertanian atas prestasi pencapaian luas tertinggi nasional masa tanam tahun 2017/2018 dan penghargaan Yakatta Golden Awards 2017 bidang pembangunan infrastruktur pertanian.

Pariwisata mengalami lompatan kemajuan paska pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2011 di Kota Kupang dan Sail Komodo 2013 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Kedua even nasional tersebut meningkatkan pemberitaan nasional dan internasional tentang keunggulan, keunikan, daya tarik keindahan, suasana kondusif, dan keramahan masyarakat. Keunggulan tersebut memicu kunjungan wisatawan datang dan meningkatkan minat investasi bidang pariwisata. Perkembangan pertumbuhan pariwisata dan peningkatan kunjungan wisatawan yang mengantarkan NTT menjadi New Toursm Territory, masuk sebagai destinasi Utama Pariwisata Indonesia dan Labuan Bajo sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Upaya lain yang dilakukan untuk percepatan pembangunan pariwisata yaitu:

  1. Membangun kemitraan melalui pendekatan dengan Dirut Garuda dan Bapak Wakil Presiden tahun 2010 tentang pentingnya Garuda terbang ke NTT makin memastikan peningkatan daya tarik destinasi wisata. Saat ini semua maskapai besar telah membuka akses transportasi dalam wilayah dan keluar wilayah Nusa Tenggara Timur melalui 16 bandara yang ada.
  2. Pembenahan destinasi, penyiapan even dan promosi melalui sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota juga terus dilaksanakan. Even-even yang akan menjadi agenda rutin yaitu: Tour di Timor, Tour de Flores, Festival Tenun Ikat, Parade Kuda Sandlewood, Hari Bung Karno, festival kuliner dan even khusus yang disponsori pemerintah kabupaten/kota.
  3. Hasil kerja terpadu pembangunan pariwisata saat ini yaitu pertumbuhan dan kontribusi sektor pariwisata meningkat pesat dampak dari kunjungan wisatawan yang mencapai 1 juta orang pada tahun 2017 dengan lama menginap naik dari 2 hari menjadi 3 hari.
  4. Pariwisata telah menjadi potensi ekonomi baru, sebagai apresiasi, maka dalam dua tahun terakhir mendapatkan penghargaan nasional dan internasional yaitu: (1) Daerah tujuan wisata di Flores, menerima penghargaan dari Lonely Planet sebagai "Top 10 Regions, Best in Travel 2015" yang diumumkan dalam Pameran Pariwisata WTM London, 3-6 November 2014, (2) Menyabet gelar juara umum Anugerah Pesona Indonesia (API) 2016 dari 10 kategori yang dilombakan, dan tahun 2017 Tiga destinasi wisata (teluk Maumere, Pulau Gunung Batutara, dan pantai Tarimbang) meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) dan (3) Nihiwatu Resorts, Sumbajadi hotel terbaik dunia versi majalah travel internasional Travel and Leisure dalam dua tahun terakhir.

Tekad Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi koperasi telah mencapai hasil yang baik dengan penghargaan pembinaan koperasi terbaik secara nasional. Koperasi telah tumbuh di sebagian besar desa dengan jumlah koperasi mencapai 4.137 unit dengan aset mencapai Rp.6,62 Triliun lebih. Koperasi harus lebih maju ke depan dengan adanya perbantuan tenaga pendamping koperasi dari Provinsi mulai tahun 2018 yang jumlahnya mencapai 650 orang.

Untuk mewujudkan lompatan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah, maka dilaksanakan inovasi dengan berinisiatif menggagas kegiatan strategis: (1) Forum tahunan Pemerintah Provinsi dengan DPR RI dan DPD RI dapil NTT, (2) Provinsi Sunda kecil yang menghasilkan even tahunan promosi dengan dukungan APBN, (3) Pembentukan Kawasan Segitiga Pertumbuhan (Kupang-Dili-Darwin) yang telah menjadi agenda nasional, (4) Menjadi Tuan Rumah Hari Nusantara dengan mendorong terbentuknya KEK ALTAKA dan Jembatan Pancasila Palmera, (5) Tuan Rumah HKSN sehingga ada dukungan CSR BUMN Nasional, (6) Tuan Rumah Hari Koperasi Tingkat Nasional yang didukung pameran UMKM dan tuan rumah berbagai even nasional di Kupang, Labuanbajo maupun kota lainnya.

Satu potensi besar hasil perjuangan panjang penuh rintangan yang diharapkan dikawal dengan baik ke depan yaitu adanya komitmen pemerintah memberikan bagian masing-masing sebesar 5% dalam pengelolaan “Blok Masela” bersama Provinsi Maluku.

Percepatan pembangunan juga tercapai karena adanya perbaikan kualitas dan sikap hidup sosial masyarakat serta perbaikan tatakelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Indikator kemajuan yang dicapai yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan daya saing wilayah   yaitu:

  1. Peningkatan kualitas transparansi pemerintahan, dan pembangunan makin baik sehingga mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori : (1) Dalam dua tahun mencapai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) peringkat 1 dan 2 nasional; (2) Penghargaan nasional sebagai provinsi toleransi terbaik nasional; (3) Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka mencapai Opini WTP dan kabupaten lainnya mencapai WDP; (4) Sakip Provinsi mencapai nilai B; (5) Penghargaan Government Award 2017 sebagai provinsi terbaik dalam bidang/kategori kepala daerah inspiratif dari Majalah Sindo Weekly; (6) saat ini dalam proses penilaian sebagai salah satu dari 15 provinsi calon penerima penghargaan terbaik pembangunan nasional.
  2. Untuk meningkatkan akses pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, maka disamping bekerjasama dengan perguruan tinggi daerah juga dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi nasional lainnya seperti ITB, UGM, IPDN, Ubraw, Udayana, IKIP Budi Utomo Malang, Univesitas Sunan Ampel, Univesitas Pertahanan, IPB, Unhas, UI dan lainnya.
  3. Untuk mengenalkan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang kondusif dan memenuhi standar even-even organisasi dan pemerintahan, makaPemerintah memfasilitasi menjadi tuan rumah Munas Pramuka, Pelaksanaan HUT Satpol PP Nasional, Tuan rumah even internasional festival budaya Melanesia dan even olahraga dan banyak lagi even-even lainnya.

Infrastruktur dan Kewilayahan

Sebagai provinsi kepulauan, maka dukungan infrastruktur merupakan urat nadi pembangunan yang sangat vital. Melalui perjuangan tiada henti, sejak 2011 ada kenaikan secara konsisten anggaran infrastruktur yang mencapai rata-rata di atas 15-25%. Ada banyak perubahan mendasar dukungan infrastruktur yang bersumber dari dana APBN yaitu: (1) Ada peralihan status jalan menjadi jalan strategis nasional mencapai 1.100 km lebih serta peningkatan dan pembangunan baru ruas jalan nasional yang mencapai 500 Km lebih; (2) Peningkatan prasarana perhubungan berupa pembangunan dan peningkatan terminal, perpanjangan runway dan pembangunan baru bandara (Bandara Kabir telah selesai, sedangkan bandara Surabaya II terkendala lahan) serta peningkatan dan pembangunan baru pelabuhan; (3) Saat ini sedang dibangun 4 bendungan dan telah selesai pembangunan 3 PLBN; dan (4) pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah. Semua infrastrukur yang terbangun akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan NTT didukung pemerintah dengan kunjungan kerja bapak Presiden ke-NTT sebanyak 8 kali.

Musrenbang provinsi NTT tahun 2018, merupakan Musrenbang  terakhir yang di jalankan oleh Drs. Frans Lebu Raya, setelah menjadi Gubernur NTT selama 10 tahun massa pemerintahannya, sejak 2009-2013 s/d 2013-2018. Apa yang telah dirintis dengan baik oleh beliau di harapkan akan dikembangkan terus dengan tetap melakukan perbaikan hal-hal yang kurang optimal. Kebijakan pembangunan daerah terpadu berbasis desa/kelurahan berorientasi investasi yang didukung kelembagaan koperasi desa/kelurahan adalah kebutuhan untuk menjamin percepatan penurunan penduduk miskin, penguatan skala usaha ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sehingga perlu dilanjutkan. Keunggulan daerah seperti jagung, sapi, pariwisata, tenun ikat dan lainnya hendaknya kedepan mampu meningkatkan nilai tambah. Even-even yang berhasil mengangkat wajah daerah ini makin diperkuat dan dibenahi sehingga makin efektif.

Titik lemah seperti keterpaduan pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang belum optimal hendaknya diperbaiki bersama dengan mendorong penguatan koordinasi dengan spirit kebersamaan dan kesehatian dalam membangun. Kerjasama elemen pembangunan seperti Forkompimda, lembaga keagamaan, lembaga adat, LSM dan perguruan tinggi harus makin diperkuat sehingga NTT bisa bergerak dengan langkah yang sama. (Liputan : Edy latu- Bappeda NTT).

Read 237 times
Last modified on Monday, 30 April 2018 02:31