Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Pra Musrenbang Provinsi NTT Tahun 2018

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Pelaksanaan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan persiapan pemantapan pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan pada periode bulan Mei mendatang, dengan demikian pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT, tahun 2018, saat ini diawali dengan Pra Musrenbang Provinsi, dimana 22 kabupaten/kota hadir bersama Bappeda serta perangkat daerah lainnya membahas berbagai usulan sesuai input melalui aplikasi tersedia

 

Sekertaris daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing, saat membuka kegiatan Pra Musrenbang tersebut yang berlangsung di Hotel Ima Kupang, tanggal 17 april 2018, berharap kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT, agar dalam menyampaikan usulan program dan kegiatan tetap mengacu pada kewenanagan pada masing-masing tingkatan pemerintah. Kegitan Musrenbang Provinsi NTT tahun 2018 merupakan tahun terakir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah (RPJMD) tahun 2013-2018 Provinsi NTT.

Untuk itu pula, pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan usulan, baik yang menyangkut program dan kegiatan secara Online melalui penggunaan aplikasi e-planning dan e-budgeting   yang lokusnya berada di Kabupaten/Kota, kiranya dapat terwujud sesuai harapan terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi urusan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pendanaannya membutuhkan sharing antara kedua tingkatan pemerintah ini. Sehingga dengan demikian perencanaan penganggaran baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah dapat diantisipasi lebih awal untuk menjadi prioritas dalam penangannya. Selanjutnya semua usulan program maupun kegiatan yang pendanaannya dari Pemerintah Pusat dapat disinkronkan melalui program dan kegiatan daerah untuk diselaraskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan melalui Kementerian/Lembaga terkait.

Dengan keterbatasan dana yang dimiliki,sehingga butuh pendanaan dari Pemerintah Pusat maka sangat diperlukan dukungan dari Pemerintah daerah dalam rangka memperoleh pendanaan dari Pemerintah Pusat tersebut, berupa ketentuan yang telah berlaku saat ini melalui penggunaan aplikasi SIMLARAS dan KRISNA. Harapan yang sama disampaikan oleh SEKDA NTT dalam penyampaian sambutannya kepada seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang hadir pada kesempatan tersebut untuk dukungan kerja sama terutama terkait aset-aset daerah yang menjadi kewenangan Provinsi untuk segera dilaporkan, hal tersebut dimaksud sebagai dukungan dalam rangka penertiban sistem administrasi pada tingkat pemerintahan daerah.

Bersamaan dengan pelaksanaan pembukaan Pra Musrenbang Provinsi NTT tanggal 17-18 April 2018 tersebut , dalam rangka membahas Rancanagan RKPD, yang dalam penjelasan umum akan menjadi Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota di Kecamatan sesuai dengan pentahapannya, dalam jedah waktu bulan Februasi sampai dengan akhir Maret tahun 2018 telah dilakukan. Beberapa pembekalan yang menjadi masukan terhadap sejumlah Program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam RKPD tahun 2019 mendatang ataranya paparan dari kepala Kantor perwakilan BI Provinsi NTT tentang Proyeksi Ekonomi Provinsi NTT tahun 2019:

Sektor Pertanian diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan tahun 2018 seiring beroperasinya setidaknya dua bendungan besar proyek nasional yakni Raknamo dan Rotiklot disertai peningkatan daerah irigasi di sekitar bandungan tersebut serta jaringan irigasi di berbagai tempat.

Sektor Pariwisata Tahapan pengembangan kepariwisataan sudah dalam jalur dengan menggunakan Labuan Bajo sebagai pintu masuk pengembangan pariwisata baru Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang disinkronkan dengan pengembangan daerah yang lainnya.

Sektor Administrasi Pemerintahan diperkirakan mengalami peningkatan pertumbuhan seiring adanya peningkatan gaji tahunan pegawai, tunjangan harian lepas (THL) serta persiapan administratif menghadapi Pemilihan Legislatif dan Presiden.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran turut diprediksi meningkat didorong penjualan ritel dan kendaraan yang terus meningkat seiring meningkatnya daya beli masyarakat, serta adanya momen pemilihan umum yang diperkirakan dapat menciptakan sentimen positif bagi dunia usaha

Pada bagian lain terkait, Peningkatan Mutu Perencanaan Untuk Mencegah Penyimpangan Pembangunan, oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, antara lain disebutkan :

Melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuatif Melakukan penerangan dan penyuluhan hukum :

  • Memberikan penerangan hukum kepada instansi pemerintah pusat terkait dengan materi tentang tindak pidana korupsi, pengadaan barang dan jasa, administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara;
  • Melakukan diskusi dengan instansi pemerintah pusat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran;
  • Penerangan dan penyuluhan hukum dilakukan baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi yang memerlukan;
  • Tempat dan waktu pelaksanaan penerangan dan penyuluhan hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
  • TP4D dapat melibatkan instansi terkait yang relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan

Memberikan pendampingan hukum bagi pejabat birokrasi dan pejabat pengelola keuangan dan anggaran dalam setiap tahapan proyek dari awal sampai akhir :

  • Melakukan pembahasan hukum dengan pejabat pengelola anggaran terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran;
  • Memberikan pendapat hukum dalam tahapan pengadaan barang dan jasa baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi yang memerlukan;
  • Mendata calon peserta lelang dan memberikan pendapat hukum terkait dengan legalitas dan kapabilitas;
  • Melakukan pembahasan dengan konsultan pengawas proyek.

Tujuan dilaksanakannya Pra Musrenbang RKPD Provinsi NTT ini, pertama,  membahas usualan kegiatan program kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi , kedua, tersusunnya rancangan RKPD Provinsi tahun anggaran 2019. Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan dihasilkan, sinkronisasi program kegitan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan sinkronisasi program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota, dan memperpanjang indicator dan hasil kinerja program dan paket kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi, dan menyepakati priritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya. (Peliput : Edy Latu)

Read 233 times
Last modified on Tuesday, 24 April 2018 00:19