Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Musrenbang Kabupaten Kota di NTT

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat Botton Up Planning, karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek (bukan Objek) Pembangunan. Sementara perencanaan program Organisasi Perengkat Daerah (OPD) pada dasarnya bersifat Top Down Planning melalui kebijakan yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah (PD).

Disini OPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang berada diantara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program OPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas.


Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, Kabupaten/Kota merupakan musyawarah tahunan untuk mematangkan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil forum OPD dengan cara meninjau keserasian antaran rancangan Renja (Rencana Kerja)-OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran RKPD.

Mesrenbang Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah potensi, kemampun dan kondisi lokal, termasuk anggaran yang dikelola untuk dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui forum Musrenbang diharapkan juga akan tebentuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap proses dan pelaksanaan pembangunan.

Langkah maju yang diambil oleh Pemerintah saat ini adalah dengan penerapan sistem e-planning dan e-budgeting, hal ini bukan lagi pilihan tetapi sudah menjadi keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten/kota, telah siap dan sudah terlaksana di tahun 2018 melalui pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota. Pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota di NTT, telah dilaksanakan sejak minggu kedua Maret tahun 2018, dan akan tuntas seluruhnya pada awal bulan April 2018 serta akan dilanjutkan pelaksanaan Musrenbang Provinsi NTT, tanggal 19 April 2018. Pemanfaatan Teknologi Informasi Menjadi Kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi, karena ketersediaan Sistem Informasi yang terintegrasi, makin penting untuk membentuk sebuah instansi atau organisasi yang efisien dan Kompetitif

Koordinasi penerapan sistem Online dalam sistem perencanaan pembangunan daerah saat ini di koordinir oleh Bappeda Provinsi dan Bappelitbang kabupaten/kota se–NTT. dengan mengandalkan sistem berbasis e-planning serta e-budgeting, semua data penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD), KUA PPAS,KUA/PPAS perubahan kabupaten/kota/Provinsi dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan sesuai dengan arahan Permendagri Nomor 8 Tahun 2014.

Bahwa dengan menggunakan sistem aplikasi penganggaran e-planning dan e-budgeting yang dibangun oleh pemerintah saat ini bertujuan untuk menjaga konsisten antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu, untuk menjaga konsisten penerapan sistem aplikasi tersebut, maka saat ini tentunya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se–NTT, harus menjaga sistem jaringan Internet yang belum memadai, hal ini menjadi sala satu kendala dan untuk perhatian semua pihak, terutama pemerintah daerah.


Adapun tujuan Musrenbang Kabupaten/Kota meliputi: menyempunakan rancangan awal RKPD yang memuat:

  • Prioritas pembangunan daerah
  • Alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi OPD
  • Rancangan Alokasi Dana Desa
  • Usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya
  • Pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota
  • Menyusun rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan.
  • Menyusun rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat atau lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangangunan.


Dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diperlukan dokumen penunjang yang meliputi: Rancangan awal RKPD, Rancangan Renja OPD, Rancangan Renja Desa dan Usulan-usulan masyarakat. Sedangkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang antara lain: Rancangan akhir RKPD dan Renja OPD yang di dalamnya memiliki keterkatian erat satu dengan yang lain. Kedua dokumen itu memuat program dan kegiatan strategis yang menjadi komitmen pemerintah daerah, Perangkat Daerah terkait dan pelibatan partisipasi masyarakat yang akan dilaksanan pada peride tahun berikutnya. (Edy Latu)

Read 302 times
Last modified on Monday, 16 April 2018 00:57