Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

KORTEKRENBANG TAHUN 2018

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

MANTAPKAN SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEMENDAGRI DAN BAPPENAS GELAR KORTEKRENBANG TAHUN 2018

 

BAPPEDA NTT - Dalam upaya peningkatan sinkronisasi perencanaan sesuai PP 17/2017, maka Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Pusat dan Daerah Regional II pada 05-09 Maret 2018 di Mataram, Provinsi NTB.

Kegiatan tersebut berperan sebagai forum antara pusat dan daerah untuk melakukan pembahasan terkait prioritas nasional dalam rangka mendukung sasaran pembangunan sekaligus sebagai masukan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Peserta yang hadir dari unsur pemerintah pusat, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Pemerintah Daerah diwakili para Sekretaris Daerah, para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, dan Pimpinan Perangkat Daerah (PD).

Penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas" didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD), integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).
"Pelaksanaan Kortekrenbang Pusat Daerah ini dapat mendukung penguatan penyusunan perencanaan di Pusat khususnya terkait penajaman aspek lokasi atau spasial, serta meningkatkan kesiapan pelaksanaannya," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat memberi sambutan pengarahan.

Dalam Rakortek ini, turut diinformasikan bahwa mengapa pemerintah sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur ?. Pada tahun anggaran 2017 alokasi anggaran infrastruktur sekitar 32% dari PDB Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat ketinggalan dibandingkan Negara-negara lain di dunia yang sudah berkisar 70% dari PDB mereka. Hasil penajaman prioritas nasional semakin menunjukkan besarnya komitmen pemerintah yang dimulai tahun 2017 dengan 23 prioritas nasional (PN) dan 154 program prioritas (PP), tahun 2018 dengan 10 PN dan 30 PP dan tahun 2019 dengan 5 PN dan 24 PP. Dengan kebijakan ini diharapkan tercapainya target pembangunan nasional dan tersedianya anggaran infrastruktur yang memadai untuk pemerataan dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, maka salah satu kebijakan lainnya adalah dengan menjaga nilai tukar rupiah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, akan mengimplementasikan tiga upaya utama sebagai langkah konkret untuk mendorong kestabilan nilai tukar sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pertama, menarik investasi dari luar negeri secara selektif dengan fokus pada proyek yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta, yaitu infrastruktur transportasi dan logistik; dengan mempertimbangkan fokus wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki daya ungkit (leverage) yang besar untuk dikembangkan seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Pariwisata. Kedua. Meningkatkan ekspor non migas, dan Ketiga, mengembangkan sector pariwisata guna peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Dalam RKP 2019, pembangunan tidak hanya berbicara anggaran pemerintah (APBN), namun dengan keterbatasan kapasitas fiskal menyebabkan investasi tidak bisa bergantung hanya pada investasi pemerintah. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur lainnya, yaitu skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP), yang perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur.

Kortekrenbang Pusat dan Daerah Regional II tersebut melibatkan tujuh belas provinsi, yakni NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo , Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dengan berlangsungnya Penyelenggaraan Kortekrenbang ini, diharapkan pemerintah pusat dapat membahas penjabaran sasaran nasional dengan pemerintah daerah, melakukan konfirmasi terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional, memperoleh informasi terkait dukungan pemerintah daerah melalui APBD dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, serta mendapat masukan terkait usulan kegiatan dan pendanaan melalui APBN untuk mendukung prioritas nasional, baik kewenangan pusat maupun daerah.

Sementara itu, Bagi pemerintah daerah, pelaksanaan Rakortek juga berfungsi sebagai forum konfirmasi dalam mempersiapkan dukungan daerah lebih awal terkait pencapaian sasaran nasional, khususnya sasaran yang merupakan agregasi dari seluruh sasaran daerah, serta konfirmasi terkait kesiapan lokasi pelaksanaan kegiatan proyek prioritas nasional. "Pemerintah daerah juga dapat menyampaikan dan mendiskusikan lebih awal terkait usulan pemerintah daerah yang akan dibiayai APBN untuk mendukung pencapaian prioritas nasional baik yang terkait dengan kewenangan pusat maupun daerah,". Menutup sambutannya Menteri Bambang menegaskan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memiliki prioritas dan focus, ini berarti tidak semua keinginan harus diakomodir untuk menyenangkan semua pihak. Imbuhnya. (Agustinus Fahik, SIP, MA, Sekretaris Bappeda Prov.insi NTT).

 

Read 282 times
Last modified on Thursday, 08 March 2018 03:09