Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Kepala Bappenas Minta Daerah Dukung Program Prioritas Nasional

Rate this item
(0 votes)
Published in: Artikel

Buka Rakernas ke VIII Asosiasi Bappeda Provinsi se Indonesia Tahun 2017, Menteri PPN/Kepala Bappenas Minta Daerah Dukung Program Prioritas Nasional.

 

BAPPEDA NTT - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir sekaligus menjadi narasumber RAKERNAS ke VIII Tahun 2017. Acara ini dilaksanakan di Phinisi Convention Hall Grand Clarion Hotel Makassar Jumat (15/7/2017).

 

Dalam kesempatan ini Bambang Brodjonegoro mengatakan ramainya polemic tentang hubungan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masih tingginya Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini rasio pada Maret 2017 sebesar 0,393%.

 

 

Menteri PPN/Kepala Bappenas mengutip salah satu ahli ekonomi yakni “Simon Kuznets (1955) yang mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (pendapatan perkapita tidak langsung bergerak naik), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik”. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan perkapita, sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan dan penurunan jumlah penduduk miskin.

 

Selanjutnya disampaikan juga upaya-upaya pemerintah pusat untuk mencapai pemerataan pembangunan dalam RKP Tahun 2018 yakni : menjaga ekonomi tetap tumbuh dan mengendalikan kestabilan inflasi, Meningkatkan investasi dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat, Menjaga kestabilan ekonomi dengan nilai tukar rupiah yang stabil, Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan Peningkatan ketersediaan energi dan pembangunan pita lebar untuk menjangkau daerah terpencil.

 

Menteri PPN juga menyampaikan RKP Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Pendanaan Prioritas Nasional, sebagai berikut :

 

 

Hal lainnya yang menjadi sorotan dan penegasan dari Pak Menteri adalah, :

 

  • Tema RKPD dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai masih terlalu panjang, dibandingkan dengan Tema RKP,
  • Banyaknya program prioritas daerah, sedangkan Pemerintah Pusat hanya mengagendakan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas,
  • Besaran usulan daerah yang totalnya mencapai 5000 T lebih, sedangkan APBN 2018 hanya 2.204 T. (peran Bappeda dalam mencermati program prioritas dan yang tidak prioritas harus disesuaikan dengan kapasitas keuangan pemerintah).

 

Dalam Rakernas ke VIII Tahun 2017 di Makassar ini, hampir semua peserta sepakat dan mengkritik ketimpangan alokasi sumberdaya antar Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia seperti data dalam table berikut :

 

 

Pemerintah pusat berjanji dan berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan alokasi sumberdaya tersebut dengan program DAK afirmatif dan penugasan, serta penyaluran Dana Desa.

 

Kesimpulan akhir dari semua peserta Rakernas Tahun 2017 bahwa ada 3 makna penting dari Rakernas yaitu : (1) Forum berbagi informasi, gagasan dan perkembangan pembangunan antar daerah. (2) Media berbagi inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan target RPJMN 2015-2019. (3) Dengan pelaksanaan Rakernas di Kota Makassar, memantapkan komitmen dan aksi bersama di dalam membangun Indonesia Bagian Timur guna mengatasi kesenjangan antarwilayah dan antardaerah.

Bappeda membutuhkan program yang mampu menghasilkan terobosan, dan mampukah Bappeda membuat perencanaan yang berkualitas?. Kita percaya sebuah daerah maju karena Bappeda di dalamnya maju, Karena Bappeda pemegang tanggungjawab sebuah keberhasilan pembangunan di daerah. (Agustinus Fahik, SIP, MA, Sekretaris Bappeda Prov. NTT).

 

Read 110 times
Last modified on Monday, 25 September 2017 04:04