Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Konsolidasi Satu Data Bidang Cipta Karya

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Dengan semakin pentingnya informasi dan pengolahan data  dalam banyak aspek kehidupan manusia, Pada saat yang sama tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja Pemerintah menjadi semakin tinggi. Pengelolaan data dan informasi yang baik pada akhirnya adalah suatu keharusan bagi Kementerian/Lembaga, maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

 

Dalam konteks inilah peranan data dan informasi bagi instansi pemerintah proses penyusunan program dan anggaran menjadi sangat vital artinya. Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.

 

Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah Ditjen Cipta Karya bersama Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan Konsolidasi Kebijakan Satu Data Bidang Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun anggaran 2017, tanggal 6-8 September, bertempat di Hotel On The Rock Kupang. Kegiatan konsolidasi tersebut dalam rangka melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pembangunan database bidang Cipta Karya dengan mengacu kebijakan menuju Satu data Indonesia yang di hadiri oleh unsur Bappeda dan  Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman dari 22 kabupaten/kota, Dinas pekerjaan Umum, BLHD kabupaten/kota  serta unsur Perangkat Daerah tingkat Provinsi yaitu Bappeda dan BPS, Nusa Tenggara Timur.

 

Para pengambil keputusan atau perencana membutuhkan data dan informasi dalam rangka menyusun perencanaan terkait upaya pencapaian tujuan organisasi. Minimnya data secara kuantitas ataupun kualitas tidak akan menghasilkan analisa yang mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan bahan pengambilan keputusan atau perencanaan. Pemahaman atas data yang dibutuhkan serta sumber perolehan dari data tersebut, harus diidentifikasikan sebagai sesuatu yang sangat penting.

 

Dari gambaran kegiatan  di atas maka pengelolaan data dan informasi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah  menjadi sangat penting. Dalam proses budgeting atau penganggaran peran data dan informasi sangat besar artinya. Penyusunan anggaran pemerintah harus didukung dengan tersedianya data yang valid (sah), akurat (tepat), reliable (handal) dan up to date (selalu baru) agar besaran anggaran diperoleh sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan.

 

Demikian juga pada saat implementasi dan evaluasi, data dan informasi dapat menjadi input yaitu sejauh mana program/ kegiatan sudah berjalan, apakah program sudah berjalan dalam alur yang diinginkan, bagaimanakah kualitas dan kuantitas output yang dihasilkan agar nantinya dapat digunakan dalam pencapaian sasaran, dan dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu OPD harus menyadari betul arti pentingnya pengolahan dan penyajian data. Peran data sangat dominan baik dalam hal penyusunan program, anggaran dan kegiatan organisasi. Data sebagai pendamping, sebagai referensi yang tidak terpisahkan dari siklus penyusunan anggaran. Kita tidak bisa lagi menuangkan rencana anggaran dengan prediksi data/ angka yang tidak mendasar.

 

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 pasal 16, tentang perumahan dan kawasan pemukiman, mengamanatkan untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan pemukiman yang sala satunya yaitu basis data infstruktur pemukiman. Basis data perlu disediakan dan dikonsolidasi secara sistematis mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi hingga tingkat pusat. Dalam sambutan serta membuka kegiatan workshop konsolidasi kebijakan satu data oleh  Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan  Pemukiman Provinsi NTT, Ibu IR.Yulia Afra, MT, di katakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai sala satu implementasi kebijakan satu data yang di canangkan Pemerintah. Inisitif Satu Data, atau yang disebut Satu Data Indonesia, merupakan sala satu inisiatif pemerintah Indonesia yang dimaksud untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data Pemerintah, yang pada perinsipnya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Selanjutnya dalam hal informasi yang memiliki tingkat kualitas baik adalah informasi yang memiliki syarat-syarat: ketersediaan data, mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, handal, akurat dan konsisten. Mengingat kemajuan teknologi saat ini, data dan informasi dapat memberikan kontribusi yang sangat penting artinya terhadap proses penyusunan program dan anggaran pada setiap unit kerja OPD  pada masa kini. Dengan pengelolaan yang baik serta didukung teknologi terkini, data dan informasi dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Pengetahuan inilah yang memungkinkan terciptanya program/ kegiatan yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien.

 

 Data dan informasi bukan hanya berguna pada taraf pelaksanaan operasional kegiatan rutin pada level terbawah unit kerja dalam struktur organisasi pemerintah, pada taraf yang lebih tinggi data dan informasi juga dapat digunakan dalam upaya terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dan bahkan digunakan sebagai bahan rujukan dalam menentukan kemana sebaiknya suatu OPD bergerak di masa mendatang. Data dan informasi juga sangat berguna dalam pengembangan organisasi secara berkesinambungan. (Sumber Info : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Prov. NTT, Liputan Edy Latu - NTT Satu Data Bappeda Prov. NTT).

 

 

 

Read 216 times
Last modified on Monday, 11 September 2017 03:40