Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Integrasi Anggaran Untuk percepatan Pembangunan Daerah

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019 terdapat 122 kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal yang mengacu pada 6(enam) kriteria ketertinggalan. Penentuan prioritas penanganan daerah tertinggal pada tiap tahun dengan bobot indeks ketertinggalan yang paling parah. Pada tahun 2017, penanganan daerah tertinggal di fokuskan pada 54 kabupaten.

 

Selain fokus pada 54 kabupaten tersebut, dalam rangka meningkatkan integrasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan di daerah tertinggal, pemerintah juga telah menetapkan Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi 5 kabupaten daerah tertinggal pada tahun 2017 yang dijadikan lokasi terintegrasi lintas sektor.

 

“Penentuan 5 kabupaten daerah tertinggal tersebut sebagai lokasi terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antara daerah tertinggal dengan kawasan strategis, serta memperhatikan karakteristik wilayah yang antara lain merupakan kawasan perbatasan, rawan bencana, rawan konflik, rawan pangan dan daerah kepulauan. Secara umum pertumbuhan ekonomi NTT 2014-2016 tumbuh diatas rata-rata nasional (data 2016: nasional : 5,02% - NTT :5,18 %), pertumbuhan ekonomi tersebut setelah adanya pelaksanaan program Desa-Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

 

Dalam penyampaian rapat kerja I Tim perumus penyusunan dokumen rencana aksi daearah percepatan pembangunan daerah tertinggal Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda NTT, tanggal 8 Juli 2017, bertempat di Aula ruang rapat G. Boeky,  yang  dibuka oleh Kepala Bappeda,IR. Wayan Darmawa,MT, menyampaikan, dibutuhkan integrasi anggaran untuk percepatan pembangunan daerah, walaupun NTT mengalami pertumbuhan ekonomi melampaui ekonomi nasional tetapi tidak banyak mengubah untuk pengentasan kemiskinan yang saat ini masih berada pada posisi 22,01 % ( data BPS NTT /september 2016). Fokus kita adalah bagaimana mendorong sejumlah masyarakat desa untuk bisa berkreatif dalam mencari solusi dalam pengelolaan sejumlah dana yang telah masuk ke desa melalui kebijakan pemerintah daerah yang telah berjalan saat ini.

 

 Sebuah tantangan dalam perjalanan proses percepatan pembangunan pada daerah tertinggal saat ini kusus masyarakat desa yang masih di kategorikan miskin  di provinsi NTT,yaitu  dalam merubah pola pikir/mindset masyarakat.  Pola pikir menjadi salah satu tuntutan untuk menuju kesuksesan. Banyak orang yang sukses disebabkan karena mindset atau pola pikirnya sudah diset untuk mencapai kesuksesan. Tetapi mengapa masih banyak orang yang gagal dalam berusaha. Hal itu disebabkan karena mindsetnya masih tidak diset untuk sukses. Hal pokok lain yang di sampaikan IR. Wayan Darmawa, antara lain,  isu daerah tertinggal saat ini, dimana daerah belum memiliki basis data yang kuat dan bahkan berbagai data yang adapun nyaris tak digunakan.

 

 Inovasi kebijakan Gubernur NTT, Drs. Frans lebu Raya, untuk pengentasan kemiskinan di NTT, dalam massa pemerintahannya terus mendorong untuk peningkatan ekonomi rakyat dengan intervensi melaksanakan program pro rakyat yang diluncurkan dari APBD I NTT dengan sejumlah program (program Anggur Merah), yang telah menjangkau 3.250 desa/kelurahan serta didukung dengan pendirian sejumlah lembaga Koperasi yang telah berdiri di desa-desa, mendapat apresiasi dari berbagai kalangan serta dari pemerintah Pusat. Kondisi wilayah daerah kepulauan NTT, secara umum masih menghadapi  tantangan akan keterbatasan infrastruktur terutama jalan raya, menjadi kendala tersendiri bagi daerah ini dimana  arus yang menghubungkan kota dan desa untuk mengangkut hasil bumi dari daerah pedesaan sangat sulit. Sangat di harapkan dukungan dana dari APBN serta peluncuran dana desa dapat memotifasi untuk upaya penurunan tingkat kemiskinan. Upaya lain dari pemerintah daerah saat ini diantaranya, pembangunan kampung ikan, kampung coklat serta kampung jagung titi, hal ini merupakan dorongan untuk menstabilkan ketahanan pangan masyarakat di sejumlah daerah dengan berbagai karakteristik hasil bumi dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

 

Beberapa catatan kaki yang disampaikan kepala BPS NTT, Ibu Maritje Pattiwae Lapia, SE,Msi, pada forum rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal menyebutkan. Secara umum perencanaan pembangunan daerah NTT, masih perlu memberi tekanan pada pelayanan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan sanitasi. Pemerintah daerah perlu memperhatikan hal-hal pelayanan dasar ini, butuh pendalaman secara kusus tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pelayanan atau infrstruktur dasar ini. Selanjutnya proyeksi perekonomian NTT masih ditekankan pada infrastruktur dasar yang menyentuh kelas menengah kebawah (kelompok middle down sebesar 22,19 persen penduduk miskin).

 

Pada bagian lainnya Ibu Ice menyampaikan, sala satu porsi yang besar dari kebijakan pemerintah diantaranya adalah pemberian subsidi seperti kredit usaha rakyat (KUR), terutama sektor pertanian di pedesaan. Subsidi KUR agar dipastikan tidak meleset dari sasaran. Kusus kelompok middle down dibutuhkan program karikatif (memberi ikan bukan kail), untuk membantu mereka bertahan hidup, sedangkan bagi kelompok diatasnya (middle up), dapat di beri kail. Dengan pijakan yang semakin jelas dan sasaran yang sudah terdefenisi secara tegas, upaya karikatif dilakukan secara konsisten, dengan tekad yang kuat, gagasan besar mengejar ketertinggalan.

 

Mekanisme penyusunan RAD PPDT tahun 2018, yang disampaikan kabid pemerintahan dan sosial budaya Bappeda NTT, Drs. Ambros Kodo, meminta kepada peserta rapat, antara lain dari dinas pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta perangkat Organisasi pemerintah Daerah yang hadir dalam kegiatan tersebut, mohon dukungan dan komitmen  pengisian data riil dari setiap OPD terkait dalam format RAD PPDT dapat diwujudkan dengan seksama. Hal dimaksud menjadi upaya kita bersama dalam mendukung komunikasi, penyiapan dan informasi data-data terkini, yang harus disampaikan kepada Bappeda NTT (bidang I),  dalam mendukung pembangunan,  serta pergerakan perjalanan  percepatan pembangunan daerah tertinggal.   (Peliput : Edy Latu - Tim NTT Satu Data).

 

 

Read 197 times
Last modified on Wednesday, 09 August 2017 08:37