Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Musrenbang Provinsi NTT Tahun 2017

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Artikel

BAPPEDA NTT - Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2018, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan percepatan pembangunan dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi terdapat beberapa isu pembangunan yang dapat menurunkan capaian kinerja pembangunan.

 

Salah satu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara Indonesia melalui standar pelayanan minimal(SPM). Dengan implementasi SPM ini diharapkan daerah dapat mewakili negara atas warganya dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar yang minimal untuk hidup secara layak. Oleh karena itu, daerah wajib melaksanakan program kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dalam dokumen perencanaannya.

 

Pendekatan penyusunan Rencana kerja pembangunan tahun 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan kebijakan Money Follow Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, dengan memperhatikan pada perkuatan pada Perencanaan dan Penganggaran dengan penajaman perioritas nasional dan program prioritas daerah tahun 2018, serta perkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat- Daerah. Pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan, untuk memastikan perencanaan di jalankan dengan baik. Perkuat perencanaan dengan berbasis kewilayaan dilakukan dengan proyek prioritas hingga detail rencana pembangunan. Perkuat integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah maupun Dana Alokasi Kusus (DAK).

 

Mengingat ketersediaan anggaran yang saat ini terbatas, sementara usulan dan kebutuhan sangat banyak, maka pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus menyusun dan mengusulkan usulan rencana pembangunan yang benar-benar prioritas sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif. Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan di Provinsi NTT, beberapa proyek prioritas nasional yang akan di laksanakan yaitu, pembamngunan jalan akses terminal ALBN kefamananu, pembangunan peningkatan pelabuhan pengumpan Baranusa, pengembangan Bandara Haliwen, pembangunan jalan poros tengah Kupang, pembangunan jembatan Baukama, jembatan Liliba, jembatan sungai Asulait, peningkatan struktur jalan akses pariwisata Waerebo untuk mendukung konektifitas, pembangunan Bandar Udara Alor, dan Kabir Pantar, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di Baing dan Nun Baun Sabu, pengembangan bandara Rote, pembangunan jembatan ruas perbatasan Negara-RDTL sektor timur, pembangunan Ruas perbatasan Negara RI-RDTL sektor barat, Ruas Oeanak-Saenam untuk mendukung aksebilitas. Pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir sungai Motamasin kabupaten Malaka, pengendalian banjir sungai Malibaka, pembangunan 19 embung pada tahun 2017. Daerah irigasi yang memerlukan pembangunan jaringan tersier 6,471 ha, daerah potensial untuk cetak sawah 2,592 ha, dan rencana pembangunan waduk Napunggete, Temef, Lambo, Manikin, Kolhua serta dua buah waduk yang saat ini sedang di kerjakan pembangunannya yaitu, Rotiklot di kabupaten Belu dan Raknamo di Kabupaten Kupang.

 

Terkait dengan implementasi program kegiatan proyek strategis nasional, Pemerintah daerah di haruskan untuk memberikan dukungan atas penyelenggaraan program strategis nasional yang ada di wilayah masing-masing daerah. Dukungan yang di minta, seperti yang di sampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kemendagri RI, Drs. Robert Simbolon, MPA, dalam sambutan yang disampaikan pada Musrenbang Provinsi NTT antaranya: Dukungan dari pemerintah daerah, > memberikan jaminan politik, > memberikan perizinan dan perizinan, > melaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, > penyediaan tanah, > dan mengutamakan penggunaan komponen dalam negri. Pada bagian lain dalam sambutan yang di sampaikan Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas RI, DR. IR Arifin Rudiyanto MSC, mengatakan, arah kebijakan makro provinsi NTT untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur di harapkan dapat tumbuh sebesar 5,6- 5,89 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, perlu di dukung oleh sektor pertanian, kehutanan &perikanan, sektor administrasi Pemerintahan, sektor perdagangan dan eceran, sektor konstruksi,sektor jasa pendidikan dan sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi total 75 persen. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keempat sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi . Sementara di lihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi NTT pada tahun 2018 di proyeksikan sebesar 20,36 persen dan tingkat pengangguran sebesar 2,20 persen.

 

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi NTT, tanggal 5 April 2017, di hadiri oleh para Bupati/Walikota se- Provinsi NTT, Kepala Bappeda se Provinsi NTT, Unsur Forkompinda tingkat Provinsi, NGO, Tokoh masyarakat serta undangan lainnya, yang diselenggarakan di hotel Aston Kupang. Sebelum penyelenggaraan Musrenbang, terdahulu telah diselenggarakan Pra Musrenbang RKPD Provinsi NTT Tanggal 3-4 April 2017, penyelenggaraannya dilaksanakan selama dua hari yang diikuti oleh Bappeda 22 Kabupaten/Kota dan OPD Tingkat Provinsi NTT. (Liputan Tim BARITA/Edy Latu).

 

Unduh : ISU PEMBANGUNAN DAN KESEPAKATAN BERSAMA

 

Read 728 times
Last modified on Friday, 07 April 2017 04:29