Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Rate this item
(2 votes)
Published in: Artikel

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu Organisasi Perangkat Daerah. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

 

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 terdapat 5 (lima) kondisi yang dapat mengakibatkan Perubahan APBD. 5 Kondisi itu adalah sebagai berikut:

 

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

Beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan umum anggaran (KUA) yaitu terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Apabila demikian, Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD tersebut dalam suatu Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Sementara atas perubahan APBD tersebut.

 

2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

Dalam pelaksanaannya, kadangkala sering juga terjadi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran juga dapat disebabkan adanya pergeseran antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang kesemuanya harus diformulasikan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) dengan persetujuan dari PPKD.

 

3. Ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

 

4.Keadaan darurat; dan

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan/harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

 

5.Keadaan luar biasa.

Keadaan luar biasa yang dimaksud disini  adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. (Vis)

 

APBD Perubahan Tahun 2016 Unduh Disini

 

Read 868 times
Last modified on Wednesday, 08 February 2017 03:41