Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

MUSRENBANG RKPD PROVINSI NTT 2016

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Artikel

MUSRENBANG RKPD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 MENGHASILKAN DUA KESEPAKATAN PENTING

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2016 di Hotel Ima, Kupang, berjalan sukses. Forum ini sangat strategis dan penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi sehingga tercapai kesepakatan terhadap Rancangan RKPD Nusa Tenggara Timur tahun 2017.

 

Musrenbang RKPD Provinsi NTT 2016 diselenggarakan setelah melewati satu tahap penting, yaitu kegiatan Pra Musrenbang RKPD Provinsi yang berlangsung selama 2 (dua) hari, 12 – 13 April 2016.

Kegiatan Pra Munsrenbang memiliki arti penting karena menjadi momentum untuk mensinkronisasi usulan kegiatan kabupaten/kota yang diperoleh melalui proses yang panjang, yakni mulai dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Finalisasi sinkronisasi akan dituangkan dalam kesepakatan bersama yang kemudian akan diperjuangkan dalam pengalokasian dana baik melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Musrenbang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 menghasilkan dua kesepatakan penting, pertama, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah akan memperjuangkan usulan pembangunan tahun 2017 pada Musrenbang Nasional yang akan mulai dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dibiayai oleh Dana Anggaran Pendapatan dan Belanjar Nasional dan Dana Alokasi Khusus.

Usulan kegiatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan 22 prioritas nasional yang dikelompokan ke dalam 3 (tiga) Dimensi Pembangunan sebanyak 4.188 kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 21.627.270.000.000,00,- (Terlampir).

 

Sedangkan usulan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Kabupaten/Kota yang pendanaan bersumber dari DAK sebesar 59.816.890.000.000,00, dengan perincian;

  1. DAK Reguler sebesar Rp 55.503.175.000.000,00,- (Terlampir).
  2. DAK Afirmasi sebesar Rp 1.328.180.000.000,00,- (Terlampir).
  3. DAK Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah sebesar Rp 3.210,285,000,000,00,- (Terlampir).

 

Kedua, Gubernur selaku Kepala Daerah akan mengalokasikan kegiatan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 setelah melakukan penyelarasan prioritas dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 dan Pokok – Pokok Pikiran DPRD dengan rincian sebagai berikut :

  1. Pagu tentatif Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sebelum mengakomodir pengalihan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp 4.571.912.132.000,00. (Lampiran)
  2. Pagu tentatif Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 setelah mengakomodir pengalihan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp 5.296.361.257.500,00,-, atau bertambah sebesar Rp 724.449.,125.500.00. (Terlampir)

 

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan di atas dihimbau kepada SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota untuk menyediakan dan melengkapi dokumen teknis dan lokasi berbasis peta dengan koordinat yang jelas sehingga   usulan sunguh-sungguh memenuhi tingkat kelayakan.

 

Kesepakatan Hasil Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 tertuang dalam lembaran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, disaksikan oleh Wakil Gubernur NTT, Drs. Benny A. Litelnony, SH, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH. dan Kepala Bappeda NTT, Ir Wayan Darmawa, MT.(Gergorius Babo)

 

Unduh : Nota Kesepakatan dan Lampiran


Read 768 times
Last modified on Tuesday, 19 April 2016 07:25