Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

POKIR DPRD MEMILIKI RELAVANSI DENGAN VISI DAN MISI PEMPROV

Rate this item
(1 Vote)
Written by  | Published in: Artikel

ANWAR PUA GENO : POKIR DPRD MEMILIKI RELAVANSI DAN MUATAN ERAT DENGAN VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI NTT

 

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Anwar Pua Geno, menyampaikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis, 14 April 2016. Pokir ini akan dimuat pada dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Hal ini dilakukan untuk mencapai visi Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana ditetapkan dengan Pertaturan Daerah NTT No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

 

 

RKPD merupakan dokumen penting tahunan yang memuat seluruh aspirasi seluruh masyarakat NTT sebagai upaya mewujudkan visi NTT dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahun.

 

Dalam dokumen RPKPD salah satu bentuk   usualan keterwakilan masyarakat melalui DPRD provinsi berupa dokumen Pokir DPRD, yang terangkum dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah provinsi NTT. Dengan demikian dokumen Pokir DPRD NTT merupakan dokumen sangat penting dan strategis untuk mendasari pelaksanaan program dan kegiatan pembanguan agar tidak lepas dari perwujudan visi NTT.

 

Pokir DPRD NTT memiliki relavansi dan muatan sangat berkaitan erat dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 6 (enam) Tekad Provinsi NTT yang dicanangkan oleh Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubenur NTT, Drs. Benny A. Litelnony, SH. Pokir diharapkn dapat diimplementasikan melalui program kegiatan oleh seluruh SKPD lingkup provinsi NTT untuk percapatan pembanguan dan terwujudnya kesejahteraan masyakat NTT.

 

“Kalau Malaka, kalau Sabu Raijua, kalau Sumba Tengah, kalau Nagekeo belum maju, maka kita sepakat NTT belum maju.” Urai Pua Geno yang disambut aplaus hadirin.

 

Pokir DPRD NTT merupakan rangkuman aspirasi kebutuhan masyarakat NTT yang didapatkan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi NTT (65 orang anggota DPRD NTT, Red) dalam kegiatan kunjungan kerja dan masa reses.

 

Beberapa agenda prioritas yang kiranya   mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT dan dijabarkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

 

1. Bidang Pendidikan

 

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan seluruh masyarakat NTT mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas dengan mengakomodir sarana parasarana, kualitas tenaga pendidik, dan beasiswa peserta belajar.

 

2. Bidang Kesehatan

 

Pelayanan kesehatan dan program BPJS dapat menjangkau masyarakat ke serluruh pelosok desa; Perda tentang kesehatan daerah (yang sedang direvisi); mendorong agar RSUD kabupaten/kota dapat optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat; memastikan puskesmas dan puskesdes, alat kesehatan, obat-obatan dan tenaga kesehatan dapat menjawab tuntutan atau kebutuhan masyarakat.

 

3. Infrastruktur

 

Setiap tahun pemerintah Provinsi NTT hanya mampu membangun 1-3 km jalan raya. Karena itu DPRD meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota agar akses jalan raya sampai ke desa; ketersediaan air bersih, sumur bor, embung, waduk, dan bendungan; pembangunan perumahan layak huni untuk masyarakat desa.

 

4. Mendukung pemerintah untuk memenuhi usaha rasio elektrifikasi sampai ke seluruh desa di NTT.

dimana menurut data PLN 42% desa yang belum dijangkau aliran listrik; mendukung pembangunan dan pengembangan energi alternatif seperti tenaga surya, angin, panas bumi (geo thermal), tenaga uap, air, dan tenaga arus laut.

 

5. Bidang pertanian

 

Menjadikan NTT sabagai sebagai Provinsi Jagung, maka pemerintah harus menjamin masyarakat mudah mendapatkan benih, pupuk, alat-alat pertanian bagi para petani.

 

6. Pariwisata

 

Mewujudkan tekad NTT sebaga salah satu destinasi pariwisata dunia dan menjadi komodo sebagai ikon pariwisata; pembangunan desa wisata diharapkan terus dilanjutkan menjangkau di seluruh desa; even pariwista tahunan tetap dipertahanakn; kegiatan promosi harus melibatkan partisipasi swast; dan DPRD Provinsi NTT mendukung spenuhnya kegiatan Tour de Flores, even akbar dan berkelas dunia, yang melibatkan 200 peserta dari 20 negara.

 

7. Bidang Perikanan dan Kelautan

 

Untuk mewujudkan tekad pemerintah sebagi tumpuan masa depan masarakat NTT berdasarkan realitas wilayah kepualauan dimana laut lebih luas daripada daratan; tingkatkan bantuan alat tangkap nelayan; upayakan industri pengolahan hasil laut (sakla kecil, menengah, dan skala besar); membuka akses pemasaraan dalam dan luar negeri (eksport); dua potensi harus didorong, yaitu garam dan laut, dimana pemerintah pusat telah menetapakan NTT sebagai sebagai sentra industri pabrik garam, yakni di Nagekeo dan Kabupaten Kupang.

 

8. Bidang peternakan

 

Menjadikan NTT sebaga Provinsi Ternak, DPRD Provinsi terus mendorong kerja sama bidang ternak dengan DKI Jakarta; untuk memnuhi kebutuhan protein hewani di daerah kita, juga untuk memenuhi kebutuhan daging secara nasional; terus dilakukan program-program dan kegiatan-kegiatan pembibitan, penggemukan, pembangun ranch atau sentra-sentra ternak; melibatkan berbagai jaringan.

 

9. Koperasi

 

Untuk mewujudkan NTT sebagai Provinsi Koperasi; 1 desa/keluarahan 1 koperasi untuk mengelola dana desa; mendorong penguatan modal koeperasi, penguatan kelembagaan koperasi; dan peningkatan SDM koperasi.

 

10. Bidang Perhubungan

 

DPRD Provinsi NTT mendukung pengembangan pelabuhan penyebrangan dan bandara udara; sebagaima program kementerian perhubungan DPRD Provinsi mendorong akan terwujudnya kembali bandara Surabaya II di Mbay, ibukota Nagekeo sehingga Flores memiliki 1 bandara yg bisa didarati pesawat jenis Boeing.

 

11. Wilayah Perbatasan

 

DPRD Provinsi NTT mendesak keseriusan pemerintah untuk memfokus pembangunan wilayah perbatasan untuk menjaga stabitilitas wilayah perbatasan.

 

Pua Geno juga meminta kapada seluruh kepala daerah untuk memastikan pengalihan kewenangan beberapa urusan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar.

Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi NTT, Pua Geno berharap distribusi program/kegiatan untuk 22 kabupaten/kota se-NTT dilakukan secara proposional dengan asas keadilan dan pemerataan sesuai dengan kriteria-kriteria baku oleh pemerintah dengan tetap memeperhatikan kekhususan sebuah wilayah seperti daerah perbatasan dan kawasan khusus yang memiliki potensi atau masalah. ***.(Gergorius Babo)


Read 685 times
Last modified on Tuesday, 19 April 2016 07:26