Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header

Anugerah Pangripta Nusantara

Rate this item
(1 Vote)
Written by  | Published in: Pde

Upaya Pemantapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

 

Kupang (BAPPEDA Spotlight) - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

 

Instrumen dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

 

Dokumen perencanaan terkini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN. Lahirnya UU SPPN ini, paling tidak dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini perencanaan pembangunan nasional ditetapkan melalui UU, dimana memberi kejelasan bahwa peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar dan cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya.

 

Dalam UU SPPN tersebut pada ruang lingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP) dengan periode 20 (dua puluh) tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

 

Anugerah Pangripta Nusantara

 

Pemberian Anugerah Perencanaan Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah untuk menyiapkan dukumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, serta sekaligus dapat menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

 

Anugerah Pangripta Nusantara pertama kali diberikan kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2011. Pada tahun 2011 Anugerah Pangripta Nusantara diberikan kepada wilayah Provinsi dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) terbaik. Sedangkan pada tahun 2012 Anugerah Pangripta Nusantara diberikan kepada wilayah provinsi dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2012 terbaik. Sementara untuk tahun 2013, Anugerah Pangripta Nusantara akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk RKPD tahun 2013 terbaik. Demikian juga untuk tahun 2014, Anugerah Pangripta Nusantara akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk RKPD tahun 2014 terbaik.

 

Sasaran yang ingin dicapai dari pedoman Anugerah Perenanaan Pangripta Nusantara antara lain :

  1. Tersusunnya metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan;
  2. Tersebarnya informasi tentang metode dan kriteria penilaian dokumen rencana pembangunan;
  3. Terlaksananya penilaian dokumen rencana pembangunan;
  4. Terpilihnya dukumen rencana pembangunan yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

 

Proses penilaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kota terbaik dilakukan melalui rangkaian kegiatan antara lain :

  1. Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan yang dinilai adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang berlaku secara sah baik dalam bentuk Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah;
  2. Pemilihan Metode dan Kriteria Penilaian dilakukan dengan metode pembobotan yang menggunakan empat (4) parameter dan enam belas (16) indikator;
  3. Penilaian tahap I dilaksanakan terhadap dokumen RKPD Kabupaten/Kota di setiap Provinsi. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 parameter dan 16 indikator yang telah ditetapkan. Proses penilaian tahap I menghasilkan 3 wilayah kabupaten/kota terbaik. Penilaian terhadap dokumen perencanaan pada tahap I ini memiliki bobot nilai 30% dari seluruh penilaian.
  4. Penilaian tahap II dilaksanakan melalui wawancara terhadap 3 wilayah kabupaten/kota terbaik. Penilaian wawancana pada tahap II adalah dengan bobot nilai 40% dari seluruh penilaian. Hasil penilaian tahap II akan menghasilkan 1 kabupaten/kota terbaik. Hasil penilaian tahap II disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas untuk dilanjutkan penilaiannya dalam skala nasional Tim Penilai Pusat.
  5. Pada penilaian tahap akhir, Tim Penilai Pusat menerima hasil penilaian RKPD Kabupaten/Kota terbaik masing-masing 1 (satu) dari setiap Provinsi. Tim penilai akan melakukan penilaian terhadap 33 RKPD Kabupaten/Kota. Penilaian akan dilakukan dalam bentuk wawancara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan bobot nilai 30%. Penilaian tahap akhir akan menghasilkan 3 Pemenang Kabupaten/Kota terbaik dan 3 Pemenang Harapan Kabupaten/Kota.

 

Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan mutu dokumen rencana pembangunan. Disamping itu, pemberian penghargaan ini juga dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih bermutu.

 

Proses Penilaian di Provinsi NTT

 

Penilaian tahap I terhadap dokumen RKPD 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dilaksanakan di Bappeda Provinsi NTT. Proses dimulai dengan Pembagian Tim Penilai Tahap I pada Hari Rabu, 27 Februari 2014 yang terbagi dalam 4 Tim :

  1. Tim I : wilayah Kota Kupang, Kabupaten : Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka.
  2. Tim II : wlayah Kabupaten : Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur.
  3. Tim III : wilayah Kabupaten : Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo.
  4. Tim IV : wilayah Kabupaten : Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor.

Penetapan 3 Wilayah Kabupaten/Kota terbaik akan dilaksanakan pada Hari Senin, 10 Maret 2014. (Tim RC Bappeda NTT)

Read 699 times
Last modified on Wednesday, 12 March 2014 02:00
More in this category: e_MUSRENBANG »