Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Pde

Pde (2)

e_MUSRENBANG

Published in: Pde |

Masa entri e-Musrenbang akan berlangsung tanggal 9-18 Maret 2015. Panduan Manual Aplikasi dan Arahan Bappenas untuk pengisian aplikasi e-Musrenbang dapat di-unduh/download di link download dibawah artikel ini, melalui Facebook Resource Center NTT atau langsung ke Subag PDE Bappeda Provinsi NTT.

 

Untuk mendapat Username dan Password, Bappeda Kabupaten/Kota agar segera mengirim nama penanggung jawab di Kabupaten/Kota ke alamat email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Info lebih lanjut bisa menghubungi PDE Bappeda Provinsi NTT atau datang langsung ke kantor pada setiap jam kerja.

 

 

Anugerah Pangripta Nusantara

Written by | Published in: Pde |

Upaya Pemantapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

 

Kupang (BAPPEDA Spotlight) - Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan pada masa depan dengan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini disusun dengan maksud untuk melakukan efisiensi yaitu mencegah terjadinya pemborosan karena kegiatan-kegiatan yang kurang tepat. Selain itu juga agar terciptanya efektifitas dalam pencapaian tujuan pembangunan.

 

Instrumen dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai acuan utama dalam memformat dan menata sebuah bangsa, mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

 

Dokumen perencanaan terkini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN. Lahirnya UU SPPN ini, paling tidak dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa ini merdeka, baru kali ini perencanaan pembangunan nasional ditetapkan melalui UU, dimana memberi kejelasan bahwa peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar dan cukup strategis dalam penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depannya.