Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Header
Home

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 pada tanggal 14 Mei 2016.

 

RKP Tahun 2017 sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, menjadi : a). Pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun RAPBN Tahun 2017; b). Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2017; dan c). Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

JUMLAH PENDUDUK MISKIN MARET 2016 MENCAPAI 1.149,92 RIBU ORANG (22,19%)

 

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Bulan Maret 2016 sebesar 1.149,92 ribu orang (22,19 persen) mengalami penurunan sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2015 yang berjumlah1.160,53 ribu orang (22.58 persen).

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Proyek SPARC (Strategic Planning and Action to Strengthen Climate Resiliance of Rural Communities in Nusa Tenggara Timur) yang di-support oleh UNDP melalui partner pelaksana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTT, menyelenggarakan Sayembara tulisan dan film pendek dokumenter terkait Adpatasi Perubahan Iklim bagi para mahasiswa dan masyarakat umum di NTT dalam mendukung pencapaian tujuan masyarakat yang tangguh iklim.

BAPPEDA.NTTPROV.GO.ID - Sembilan (9) Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang melaksanakan proses Pilkada serentak dan telah di lantik pada tanggal 17 pebruari 2016 yaitu kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai, Manggarai Barat, Belu, Malaka, Sabu Rai Jua,Timor Tengah Utara dan kabupaten Ngada, saat ini sedang berproses untuk menyelesaikan tahapan akhir dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah masing-masing.

 

Dalam kurun waktu enam bulan sesuai dengan batas waktu terhitung tanggal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 54, penyusunan dokumen RPJM Daerah kabupaten masing-masing sudah harus di selesaikan.

Page 1 of 19